Suar Berita
News

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Puan Maharani Ketok Palu dalam Rapat Paripurna

M Rayhan Wildani K19 November 202610.51 WIB
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Puan Maharani Ketok Palu dalam Rapat Paripurna

SUARBERITA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Dalam pemaparannya, Habiburokhman menjelaskan sejumlah prinsip yang menjadi dasar penyusunan regulasi tersebut. Pengaturan perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum, tetapi juga memastikan adanya keadilan, pemulihan aset, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Salah satu perhatian utama dalam pembahasan adalah bagaimana aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada korban maupun dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Mekanisme tersebut diharapkan tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan.

"Bagaimana kemudian aset yang sebelumnya tidak dikembalikan kepada korban akan dikembalikan selanjutnya. Jadi, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi mengembalikan asetnya," ujar Habiburokhman dalam rapat paripurna.

Dalam laporannya, Panitia Kerja (Panja) juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Mekanisme perampasan aset harus tetap memberikan ruang pembelaan dan proses hukum yang adil bagi pihak yang memiliki kepentingan sah atas aset tersebut.

Aspek pengawasan turut menjadi perhatian. RUU ini mengatur pembentukan badan pengelola aset yang bekerja secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, perampasan aset menjadi instrumen untuk memulihkan hasil kejahatan, bukan pengganti hukuman pidana terhadap pelakunya. Pemulihan aset dan pertanggungjawaban pidana tetap berjalan dalam kerangka penegakan hukum.

Pembahasan RUU ini juga menghasilkan penyempurnaan judul menjadi RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas fokus pengaturan sekaligus mencakup tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan regulasi.

Setelah laporan hasil pembahasan disampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada peserta rapat.

Anggota dewan yang hadir menjawab, "Setuju."

Puan kembali meminta persetujuan kepada peserta rapat dan kembali mendapat jawaban setuju. Setelah itu, Puan mengetuk palu sebagai tanda RUU Perampasan Aset resmi disetujui DPR menjadi undang-undang.

Pengesahan ini menjadi babak penting setelah proses pembahasan panjang yang melibatkan DPR dan pemerintah. Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada 18 November 2026. Panja tercatat membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebelum seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU dilanjutkan ke rapat paripurna.

Dengan disetujuinya RUU tersebut, publik kini menaruh perhatian pada pelaksanaannya. Lebih dari sekadar memberikan kewenangan merampas aset hasil kejahatan, regulasi ini dituntut mampu memastikan penegakan hukum berjalan adil, transparan, serta tidak menjadi ruang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Puan Maharani Ketok Palu dalam Rapat Paripurna
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/dpr-sahkan-ruu-perampasan-aset-puan-maharani-ketok-palu-dalam-rapat-paripurna

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!