SUARBERITA.COM - Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah menuntut setiap kementerian dan lembaga lebih selektif dalam menggunakan uang negara. Belanja yang tidak dianggap prioritas diminta untuk ditinjau kembali. Namun, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar manfaat yang sebenarnya diperoleh pemerintah dari pengeluaran tersebut.
Dalam penelusurannya, ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Total keseluruhannya mencapai sekitar Rp14,69 miliar.
Salah satu paket yang menarik perhatian adalah publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar. Paket tersebut menjadi bagian dari pengadaan jasa influencer KKP melalui perusahaan RANS.
Penggunaan influencer untuk memperkenalkan program pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Jangkauan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, ketika anggaran yang digunakan mencapai miliaran rupiah, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa saja pekerjaan yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.
Terlebih, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan fasilitas, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
Karena itu, publikasi program tersebut semestinya tidak berhenti pada seberapa ramai konten di media sosial atau seberapa besar jumlah penontonnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah promosi tersebut membuat masyarakat lebih memahami program, mengetahui fasilitas yang tersedia, dan memperoleh informasi yang benar-benar berguna.
Apakah publikasi senilai Rp3,6 miliar itu memiliki target jangkauan yang terukur? Apakah ada evaluasi mengenai dampaknya terhadap masyarakat nelayan? Bagaimana pemerintah memastikan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh?
Sorotan ini semakin relevan karena pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Meski sebagian kontrak yang ditemukan ICW berasal dari 2024, paket-paket KKP berlangsung setelah kebijakan efisiensi diberlakukan.
Di sisi lain, ICW juga mempertanyakan kewajaran harga dan spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang mencantumkan kanal media sosial tertentu. Persoalan tersebut membuka ruang evaluasi mengenai transparansi proses pengadaan, dasar penentuan harga, serta ukuran keberhasilan pekerjaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Raffi Ahmad atau perusahaan yang terafiliasi dengannya. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang dibeli dengan anggaran tersebut dan bagaimana manfaatnya diukur.

