Suar Berita
News

Di Tengah Desakan Buka Ijazah DPR, Doli Minta Polemik Tak Diperpanjang

M Rayhan Wildani K19 November 202618.00 WIB
Di Tengah Desakan Buka Ijazah DPR, Doli Minta Polemik Tak Diperpanjang

SUARBERITA.COM - Polemik mengenai ijazah dan latar belakang pendidikan pejabat publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan mengarah kepada anggota DPR RI setelah muncul desakan agar riwayat pendidikan hingga dokumen ijazah para legislator dibuka dan dapat diperiksa publik.

Namun, respons yang muncul dari parlemen justru memunculkan pertanyaan baru. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta persoalan tersebut tidak diperpanjang. Ia beralasan, data latar belakang pendidikan anggota DPR sudah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat diakses masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Doli di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (18/11/2026). Ia bahkan mempertanyakan motif di balik desakan tersebut.

“Sekarang tinggal motifnya apa dulu ini, ya. Saya kira urusan ijazah-ijazah ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya, apa namanya, apalagi kemudian nanti bisa menimbulkan, apa namanya ya, ya mengeluarkan energi baru lagilah,” ujar Doli.

Doli juga menegaskan bahwa seluruh anggota DPR telah melalui proses pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang dijalankan KPU. Menurutnya, 580 anggota DPR terpilih melalui pemilu dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sebelum Doli menyampaikan pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga memberikan respons serupa. Pada Selasa (17/11/2026), Dasco mengatakan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR telah diserahkan kepada KPU sehingga masyarakat dapat menelusurinya melalui lembaga penyelenggara pemilu.

Sekilas, jawaban tersebut terdengar cukup untuk menjelaskan bahwa proses administratif telah dilakukan. Namun, persoalan yang sedang dipertanyakan masyarakat sebenarnya tidak berhenti pada keberadaan data pendidikan di sebuah lembaga negara.

Ada perbedaan soal mengetahui seseorang tercatat sebagai lulusan SMA, sarjana, atau pascasarjana dengan memeriksa dokumen yang menjadi dasar pencatatan tersebut. Informasi jenjang pendidikan memberikan gambaran administratif, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai dokumen asli, proses verifikasi, dan keabsahannya.

Di sinilah letak persoalan yang belum sepenuhnya dijawab oleh pernyataan para pimpinan DPR. Ketika masyarakat meminta ijazah dibuka, apakah cukup dengan menunjukkan daftar riwayat pendidikan, atau publik juga berhak mengetahui bagaimana dokumen tersebut diperiksa?

Pertanyaan itu tidak muncul tanpa latar belakang. Polemik pendidikan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka telah berkembang menjadi persoalan yang dibawa ke berbagai proses hukum. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa informasi pendidikan pejabat publik dapat menjadi persoalan serius ketika keabsahan dokumen dipertanyakan dan tidak memperoleh penjelasan yang dianggap memadai oleh sebagian masyarakat.

Dalam perkara Gibran, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang menjadi objek perkara tidak sah serta memerintahkan pencabutannya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara lain menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Karena itu, putusan tersebut harus dibaca sesuai objek dan ruang lingkup perkaranya, bukan disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa seluruh dokumen pendidikan Gibran tidak ada.

Pada kasus Jokowi, persoalan dokumen pencalonan juga pernah diperiksa Komisi Informasi Pusat. Pada Januari 2026, KI Pusat memutus salinan ijazah yang digunakan untuk pencalonan presiden periode 2014–2019 dan 2019–2024 sebagai informasi terbuka serta memerintahkan KPU menyerahkannya kepada pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Perkembangan itu menunjukkan bahwa akses terhadap dokumen pencalonan dapat menjadi bagian dari pengujian keterbukaan informasi publik.

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa prosedur administratif dan kepercayaan publik merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu otomatis berjalan beriringan. Sebuah lembaga dapat menyatakan proses telah sesuai aturan, tetapi ketika muncul pertanyaan mengenai dokumen pendukung, penjelasan yang terbuka tetap dibutuhkan.

Karena itu, respons Doli yang meminta polemik tidak diperpanjang patut dilihat dalam konteks lebih luas. Masyarakat tidak sedang meminta anggota DPR memiliki gelar pendidikan setinggi-tingginya. Persyaratan minimal pendidikan telah diatur dalam undang-undang. Lulusan SMA atau sederajat, termasuk Paket C yang memenuhi ketentuan, bukan persoalan yang semestinya dipermasalahkan.

Di titik inilah publik wajar mempertanyakan bagaimana kualitas proses legislasi dijaga. Sebab, menyusun undang-undang bukan sekadar mengikuti rapat, menyampaikan pendapat, atau memberikan persetujuan ketika palu diketuk. Ada argumentasi hukum, kajian akademis, pembacaan naskah, hingga pertimbangan konsekuensi dari setiap pasal yang disepakati.

Dengan demikian, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada ijazah terakhir seorang legislator. Lebih jauh, bagaimana setiap anggota DPR menjalankan mandatnya dalam menghasilkan undang-undang yang akan mengikat seluruh masyarakat? Sebab, ketika sebuah aturan disahkan melalui ketukan palu, konsekuensinya tidak hanya ditanggung oleh mereka yang berada di ruang sidang, tetapi juga oleh jutaan orang yang harus hidup di bawah aturan tersebut.

Sebab, meminta polemik tidak diperpanjang tidak sama dengan menyelesaikan persoalan. Bahkan, ketika pertanyaan publik belum terjawab, permintaan untuk menghentikan pembahasan justru berpotensi memperpanjang ketidakpercayaan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan perdebatan tanpa ujung mengenai ijazah para pejabat, melainkan mekanisme keterbukaan yang jelas dan dapat diuji. Jika seluruh proses memang telah berjalan sesuai aturan, penjelasan yang transparan semestinya menjadi cara untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan sesuatu yang perlu dihindari.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Di Tengah Desakan Buka Ijazah DPR, Doli Minta Polemik Tak Diperpanjang
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/di-tengah-desakan-buka-ijazah-dpr-doli-minta-polemik-tak-diperpanjang

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!