Suar Berita
News

Delapan Fraksi Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Raker Pembicaraan TK II Paripurna, Ini Catatan Mereka

M Rayhan Wildani K18 November 202614.25 WIB
Delapan Fraksi Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Raker Pembicaraan TK II Paripurna, Ini Catatan Mereka

SUARBERITA.COM - Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang membahas pengambilan keputusan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).

Meski menyatakan setuju, sejumlah fraksi memberikan catatan agar pengaturan perampasan aset tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Perlindungan hak masyarakat, kepentingan korban kejahatan, kepastian hukum, hingga pengawasan terhadap proses penindakan juga menjadi perhatian dalam pandangan masing-masing fraksi.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek penanganan dan penindakan dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Benny Utama menyatakan setuju agar RUU tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan itu menjadi bagian dari dukungan fraksi terhadap kelanjutan pembahasan regulasi perampasan aset.

Fraksi Partai Gerindra melalui Martin Daniel Tumbelaka juga menyampaikan persetujuan dengan sejumlah catatan. Ia menekankan bahwa pengawasan dan penindakan harus berjalan dengan baik serta tidak boleh merugikan masyarakat. Menurutnya, RUU tersebut dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap rakyat.

Pengembalian Aset Tidak Hanya untuk Negara

Catatan mengenai pihak yang berhak menerima pemulihan aset menjadi salah satu perhatian Fraksi NasDem. Rudianto Lalo menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI atas pembahasan RUU tersebut. Ia menekankan bahwa pemulihan aset harus mampu mengembalikan hak negara sekaligus hak korban kejahatan, bukan semata-mata menjadikan seluruh hasil perampasan sebagai aset negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengoptimalkan pengembalian aset dengan tetap menjamin keseimbangan hak asasi manusia, terutama terkait kepemilikan benda, pemulihan hukum, dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Hasbiallah Ilyas. Ia menyatakan persetujuan dengan catatan bahwa pemulihan kerugian korban kejahatan harus menjadi perhatian sebelum aset dialihkan menjadi aset negara.

Hasbiallah juga mengusulkan agar aset yang telah dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid atau fasilitas lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset hasil perampasan.

Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil menyampaikan persetujuan sekaligus apresiasi kepada Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Ia menilai penyelesaian pembahasan menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan instrumen hukum terkait perampasan aset.

Pengawasan dan Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Endang Agustina menyatakan setuju dengan catatan RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mengembalikan keuangan negara maupun hak kepemilikan korban kejahatan.

Namun, pelaksanaan perampasan aset harus didasarkan pada pembuktian yang sah. Dengan demikian, kewenangan negara dalam menelusuri dan merampas aset tidak boleh mengabaikan prinsip hukum serta perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Hinca Pandjaitan menyatakan persetujuan terhadap kelanjutan RUU tersebut. Ia mengapresiasi proses pembahasan yang akhirnya mencapai tahap pengambilan keputusan tingkat pertama setelah melalui perjalanan panjang.

Hinca menekankan bahwa tugas pemerintah melalui regulasi yang disusun adalah mempermudah masyarakat yang bertindak benar sekaligus mempersulit pihak yang melakukan kejahatan. Karena itu, keberadaan aturan perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan pemulihan hasil tindak pidana.

Menunggu Tahap Pembicaraan Tingkat II

Persetujuan delapan fraksi tersebut menjadi bagian penting dari proses legislasi RUU Perampasan Aset. Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan materi melalui Panitia Kerja (Panja), kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan sinkronisasi oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Dalam proses tersebut, nomenklatur RUU juga disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan nama itu memperjelas fokus pengaturan, terutama terkait tindak pidana korupsi, sekaligus tetap membuka ruang bagi tindak pidana lainnya sesuai ketentuan yang dibahas.

Setelah pengambilan keputusan tingkat pertama, RUU tersebut dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Meski seluruh fraksi telah menyampaikan persetujuan, sejumlah catatan yang disampaikan menunjukkan bahwa tantangan RUU ini tidak berhenti pada proses pengesahan. Pengaturan mengenai pembuktian, pengawasan, perlindungan hak kepemilikan, serta pengembalian aset kepada korban dan negara akan menjadi bagian penting dalam memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil.

Dengan demikian, publik tidak hanya menantikan kapan RUU Perampasan Aset disahkan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut nantinya mampu memulihkan kerugian akibat tindak pidana tanpa mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Delapan Fraksi Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Raker Pembicaraan TK II Paripurna, Ini Catatan Mereka
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/delapan-fraksi-setujui-ruu-perampasan-aset-dibawa-ke-raker-pembicaraan-tk-ii-paripurna-ini-catatan-mereka

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!