SUARBERITA.COM - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan November 2026 telah menyentuh angka yang terbilang masif, yakni sebesar Rp1.796,8 triliun.
Meskipun pencapaian tersebut cukup signifikan, angka ini masih belum memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan demikian, kas negara masih dihadapkan pada tantangan besar berupa kekurangan atau sisa target penerimaan pajak dengan taksiran mencapai Rp514 triliun yang harus segera dikejar sebelum pergantian tahun.
Fakta tersebut diungkapkan langsung dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil secara terbuka menyampaikan kondisi terkini terkait realisasi pendapatan negara kepada publik dan media. Ia tidak menampik bahwa mengumpulkan penerimaan negara dalam jumlah ribuan triliun di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global bukanlah perkara yang sederhana.
"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun, dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," tegas Suahasil di hadapan para awak media.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejauh ini, sembari memberikan dorongan agar sisa target tersebut dapat direalisasikan pada sisa waktu kuartal terakhir 2026.
Lebih lanjut, Suahasil menekankan betapa krusialnya pemenuhan sisa target sebesar Rp514 triliun tersebut bagi keberlangsungan negara. Ia menjelaskan bahwa seluruh dana yang dihimpun dari pajak masyarakat pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui berbagai instrumen kelancaran operasional dan pembangunan.
Kebutuhan ini mencakup sektor-sektor vital, mulai dari percepatan infrastruktur, penyaluran subsidi, hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta dukungan penuh dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat.
"Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," jelas Suahasil.
Menanggapi besarnya sisa target yang harus dipenuhi dalam waktu singkat, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto, yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menyatakan kesiapan penuh jajarannya. Bimo menegaskan bahwa instansinya akan mengambil langkah intensif untuk memastikan kekurangan penerimaan pajak tersebut dapat dikejar secara maksimal.
Pihaknya akan memperkuat sistem pengawasan serta terus melakukan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dari berbagai lini industri.
"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital," imbuh Bimo.
Langkah ini dinilai sangat strategis untuk menggali potensi penerimaan yang belum optimal, terutama dengan menyelaraskan pengawasan keadilan pajak antara pelaku bisnis konvensional dan ekosistem digital. Melalui sinergi antara ketegasan otoritas pengelola kas negara dan tingginya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah berharap pemenuhan target tahun 2026 dapat ditutup dengan hasil yang memuaskan demi menjaga stabilitas roda ekonomi nasional.

