SUARBERITA.COM - September baru dimulai, tetapi pemerintah sudah bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum sepenuhnya mereda. Meski jumlah titik panas secara nasional menunjukkan penurunan, kebakaran masih ditangani di sejumlah wilayah, sementara asap mulai memengaruhi kualitas udara dan jarak pandang.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 946 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) hingga Minggu (30/8/2026) pukul 21.02 WIB. Jumlah tersebut turun 629 titik dibanding sehari sebelumnya. Namun, konsentrasi titik panas masih didominasi Kalimantan Barat dengan 455 titik dan Kalimantan Tengah sebanyak 308 titik. Kemenhut menegaskan penurunan hotspot belum berarti ancaman karhutla telah berakhir.
Kondisi di lapangan juga menunjukkan penanganan masih berlangsung. Laporan Operasi Pengendalian Karhutla per 30 Agustus pukul 07.00 WIB mencatat 93 kejadian di 12 provinsi. Sebanyak 33 lokasi telah dipadamkan, sedangkan 60 lainnya masih dalam proses penanganan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan penanganan terbanyak, yakni 21 lokasi, disusul Kalimantan Barat dengan 16 lokasi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun melihat September sebagai periode yang sangat menentukan. Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Senin (31/8), ia mengatakan pemerintah harus memaksimalkan seluruh kekuatan sebelum peluang hujan meningkat.
“September is our battleground,” kata Raja Juli dikutip dari antara, merujuk informasi BMKG yang diterimanya bahwa potensi hujan yang lebih signifikan diperkirakan baru muncul pada awal Oktober.
Untuk menghadapi periode tersebut, pemerintah akan memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, serta satgas darat di wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi. Kemenhut juga menyiapkan sekitar 1.000 personel tambahan melalui mekanisme BKO untuk memperkuat operasi sekaligus mengantisipasi kelelahan petugas di lapangan.
Ancaman karhutla juga mulai terlihat dari sisi kesehatan. Di Kalimantan Barat, tercatat 165.727 kasus ISPA sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah dengan dampak kabut asap paling berat.
Dengan demikian, penurunan hotspot belum menjadi alasan untuk mengendurkan penanganan. Pemerintah kini menghadapi September sebagai periode penting untuk menekan kebakaran sebelum kondisi yang lebih basah diperkirakan datang pada awal Oktober.