SUARBERITA.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11) sore. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Agenda pertemuan yang direncanakan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB itu dikonfirmasi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf. Ia menyampaikan bahwa dirinya memiliki rencana untuk menghadiri undangan Presiden Prabowo di Istana Bogor.
"Ya, InsyaAllah jam 16.00 di Istana Bogor," ujar Al Muzzammil.
Sementara itu, Al Muzzammil belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pokok pembicaraan yang akan disampaikan dalam pertemuan bersama kepala negara.
Terdapat pula kehadiran pimpinan Partai NasDem juga telah dikonfirmasi. Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim menyebut Ketua Umum NasDem Surya Paloh dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Pertemuan Presiden dan para pimpinan partai politik ini berlangsung di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran. Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Selain itu juga telah melangsungkan perpisahan secara resmi dengan Presiden.
Presiden Prabowo sendiri telah mengonfirmasi bahwa dirinya menerima langsung surat pengunduran diri tersebut. Prabowo menyatakan menghormati keputusan yang disampaikan Gibran dengan berat hati setelah keduanya melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama kandidat calon Wakil Presiden kepada MPR.
"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD-3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo berencana melakukan komunikasi dan konsultasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses pembahasan sebelum menentukan nama calon pengganti Gibran.
Yusril menjelaskan bahwa Undang-Undang MD-3 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan ruang bagi Presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik koalisi dalam proses tersebut. Namun, keputusan mengenai dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR tetap berada dalam kewenangan Presiden.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden baru. Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden, dengan batas waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut dinyatakan kosong.
Dengan demikian, pertemuan di Istana Bogor diperkirakan menjadi salah satu tahapan penting dalam komunikasi politik terkait Presiden Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah. Meski demikian, hingga agenda tersebut berlangsung, belum terdapat pengumuman resmi mengenai siapa saja kandidat yang akan dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden maupun keputusan akhir mengenai nama yang akan disampaikan kepada MPR. Beberapa partai juga masih belum banyak bicara mengenai apakah akan ada pencalonanan atau seperti apa.

