SUARBERITA.COM - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mulai mengubah pola pelatihan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah dihapusnya materi menembak dari rangkaian pelatihan yang sebelumnya dikenal sebagai Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Keputusan ini muncul setelah pelaksanaan program menuai sorotan tajam menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan. Tragedi itu memicu desakan evaluasi dari banyak pihak, mulai dari DPR, Ombudsman, hingga masyarakat sipil, yang mempertanyakan apakah model latihan semi-militer memang benar-benar relevan bagi calon manajer koperasi dan pengelola kampung nelayan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa materi yang bersifat teknis militer kini mulai dikurangi, termasuk latihan menembak yang tidak lagi dimasukkan ke dalam skema pelatihan.

“Kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,” ujar Rico Ricardo Sirait, Senin dilansir dari kompas (29/6/2026).

Tak hanya itu, Kemhan juga menyesuaikan intensitas latihan fisik dengan latar belakang peserta yang mayoritas merupakan warga sipil. Fokus pelatihan kini diarahkan bukan lagi pada aspek militeristik, melainkan pada pembentukan disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan peserta dalam mengelola koperasi maupun kampung nelayan.

“Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” tegas Rico.

Perubahan itu sekaligus menandai pergeseran arah pelatihan. Jika sebelumnya program ini menggunakan istilah Latihan Dasar Kemiliteran, kini Kemhan menggantinya menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Perubahan nama ini dinilai penting karena menegaskan bahwa orientasi pelatihan tak lagi bertumpu pada pola latihan militer, melainkan lebih dekat dengan kebutuhan peserta sebagai calon manajer koperasi.

Belakangan, memang semakin banyak kritik yang menyoroti desain pelatihan SPPI. Sejumlah anggota DPR menilai materi kemiliteran selama puluhan hari justru terlalu dominan, sementara pembelajaran substansi koperasi dan kemampuan manajerial hanya mendapat porsi yang lebih kecil. Padahal, tugas utama para peserta nantinya adalah mengelola organisasi, menyusun strategi usaha, membaca laporan keuangan, dan memberdayakan masyarakat desa atau nelayan.

Karena itu, keputusan menghapus materi menembak dan menggeser fokus pelatihan ke arah manajerial dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa kebutuhan utama calon pengelola Kopdes maupun KNMP sejatinya bukan kemampuan taktis militer, melainkan kompetensi mengelola usaha dan organisasi secara profesional. Kini, publik menunggu apakah perubahan itu benar-benar diikuti evaluasi menyeluruh terhadap pola pelatihan agar tragedi serupa tidak kembali terulang.