SUARBERITA.COM - Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian setelah Universitas Pasundan (Unpas) Bandung memberhentikan seorang dosen tetap yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kekerasan seksual terhadap mahasiswa.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026 pada Selasa (17/11/2026). Pemecatan dilakukan setelah universitas menyelesaikan rangkaian investigasi internal, pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta meminta pertimbangan Senat Universitas.
Wakil Rektor Unpas Cartono mengatakan pihak kampus juga memastikan para korban mendapatkan pendampingan melalui PPKPT BK-ULD sesuai kebutuhan masing-masing.
Namun, keputusan pemecatan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai penanganan seluruh laporan yang sebelumnya muncul di lingkungan Fakultas Hukum Unpas.
Kasus ini mencuat pada Oktober 2026 setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unpas mengungkap telah menerima 13 laporan dugaan kekerasan seksual dengan sekitar empat hingga enam orang yang diduga terlibat. Saat itu, pihak rektorat menyebut telah mengidentifikasi dua dosen yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Pemecatan satu dosen menjadi perkembangan penting. Meski demikian, publik masih perlu mengetahui bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap laporan lainnya.
Kekerasan Seksual di Kampus Kembali Menjadi Sorotan
Kampus adalah tempat menimba ilmu dan pendidikan. kampus yang seharusnya merupakan tempat belajar dan tempat orang orang berpendidikan malah menjadi tempat meyeramkan ketika kasus kekerasan seksual bahkan dilakukan justru oleh orang yang berpendidikan. Kasus Unpas juga mengingatkan kembali bahwa lingkungan perguruan tinggi belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kekerasan seksual.
Pada November 2026, dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswi pascasarjana juga mencuat di Universitas Lampung. Sebelumnya, Universitas Indonesia turut menjadi sorotan setelah muncul kasus dugaan pelecehan seksual berbasis elektronik di Fakultas Hukum.
Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam CATAHU 2025 menunjukkan terdapat 475 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan dalam data keseluruhan yang dihimpun. Dari 29 kasus pendidikan yang dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan, sebanyak 27 di antaranya merupakan kekerasan seksual.
Berulangnya kasus di lingkungan pendidikan tinggi juga memunculkan persoalan mengenai relasi kuasa di dalam kampus. Dalam hubungan akademik, dosen memiliki posisi dan kewenangan tertentu terhadap mahasiswa, mulai dari proses pembelajaran hingga penilaian akademik.
Ketimpangan posisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kampus tidak cukup hanya menyediakan saluran pengaduan, tetapi juga harus memastikan mahasiswa dapat melapor tanpa takut mengalami tekanan atau dampak terhadap keberlangsungan pendidikan mereka.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan tersebut mengatur pembentukan satuan tugas, mekanisme penanganan, pemulihan, serta hak korban, saksi, dan terlapor.
Karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual tidak semestinya berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku. Evaluasi sistem pengawasan, efektivitas satuan tugas, perlindungan korban, dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang juga menjadi tanggung jawab institusi pendidikan.

