SUARBERITA.COM - Masuknya perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata apakah tambang akan segera beroperasi, melainkan mengapa kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi justru masuk dalam perencanaan wilayah pertambangan?
Memang, WUP tidak sama dengan izin usaha pertambangan. Penetapan tersebut belum memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk langsung melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi. Namun, pemerintah tidak seharusnya berlindung di balik perbedaan istilah administratif untuk menganggap persoalan ini tidak penting. Penetapan wilayah merupakan bagian dari arah kebijakan pemanfaatan ruang. Ketika kawasan perairan sekitar taman nasional sudah dimasukkan dalam peta pertambangan, publik berhak mengetahui pertimbangan ekologis dan dasar penentuan wilayah tersebut.
Persoalan semakin menarik setelah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengungkapkan adanya indikasi potensi emas di kawasan TNUK berdasarkan karakteristik Formasi Cihonje. Dalam wawancara dengan BantenNews di Gedung Negara Banten, Senin (16/11/2026), Ari menegaskan, “Masuk zona konservasi tidak boleh dilaksanakan apa pun.” Ia juga mengakui pemerintah belum memiliki data terperinci mengenai jumlah cadangan dan lokasi persebaran emas karena penelitian lapangan secara detail tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika jumlah cadangan dan lokasi mineralisasi belum diketahui, sejauh mana informasi potensi geologi boleh dijadikan dasar pembicaraan mengenai pemanfaatan sumber daya? Kesamaan karakteristik batuan dengan wilayah tambang lain tidak otomatis membuktikan bahwa cadangan emas di Ujung Kulon memiliki jumlah, kualitas, maupun nilai ekonomi yang sama. Potensi geologi tidak boleh dipromosikan seolah-olah sudah menjadi kekayaan mineral yang siap dieksploitasi.
Di sisi lain, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan yang memiliki nilai ekonomi melalui sumber daya alamnya. Kawasan ini merupakan habitat terakhir badak Jawa yang keberadaannya sangat penting bagi konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Bahkan, wilayah taman nasional mencakup ekosistem darat dan perairan. Artinya, pembicaraan mengenai aktivitas ekstraktif di sekitarnya tidak boleh hanya mempertimbangkan batas administratif, tetapi juga hubungan ekologis antarkawasan.
Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa koordinasi lintas lembaga benar-benar melibatkan pertimbangan masyarakat pesisir, nelayan, pengelola kawasan konservasi, dan ahli lingkungan. Persetujuan administratif tidak otomatis sama dengan partisipasi publik yang bermakna. Peta koordinat WUP, dasar penetapan komoditas, serta kajian risiko ekologis seharusnya dapat diakses masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan ekonomi tidak seharusnya diukur hanya dari seberapa banyak potensi alam yang berhasil dipetakan menjadi wilayah pertambangan. Negara juga harus mampu menunjukkan sumber daya apa yang layak dimanfaatkan, wilayah mana yang wajib dilindungi, dan risiko apa yang tidak boleh dipertaruhkan. Jangan sampai Ujung Kulon baru benar-benar dianggap berharga setelah kerusakannya tidak lagi dapat diperbaiki.

