SUARBERITA.COM - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat pengawasan pasar modal. Tujuannya untuk menciptakan perdagangan saham yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas.
Permintaan tersebut disampaikan Dasco usai menerima kunjungan Komisioner OJK dan jajaran direksi BEI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Pasalnya, pertemuan itu membahas sejumlah langkah penting guna membenahi tata kelola saham sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Menurut Dasco, penguatan tata kelola bursa menjadi agenda penting di tengah meningkatnya jumlah investor domestik dan dinamika pasar keuangan global. Karena itu, koordinasi antara regulator dan pengelola bursa perlu terus diperkuat agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif.
"Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya," kata Dasco dikutip dari metrotvnews, Kamis (18/6/2026).
Dia menilai pasar modal yang sehat harus didukung oleh pengawasan yang kuat serta tata kelola yang mampu menjamin keterbukaan informasi dan perlindungan investor. DPR, kata Dasco, mendorong OJK untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham guna mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan investor maupun mengganggu stabilitas pasar.
Selain membahas penguatan pengawasan, pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepahaman terkait pembenahan tata kelola bursa. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia serta memperkuat daya tarik investasi di tengah persaingan global.
Dasco menegaskan sinergi antara DPR, OJK, dan BEI menjadi faktor penting dalam membangun pasar modal yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin baik, pasar modal diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembiayaan pembangunan.