SUARBERITA.COM -Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), berkaitan dengan agenda pertahanan negara dan koordinasi pelaksanaan tugasnya sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan.
Sjafrie mengatakan pertemuan tersebut turut membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah dan lembaga negara.
Selain membahas rencana perubahan regulasi, Sjafrie menjelaskan bahwa komunikasi dengan pimpinan DPR merupakan bagian dari koordinasi kelembagaan. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan pertahanan sesuai tugas dan kewenangan kementeriannya.
Rencana revisi UU Pertahanan Negara menjadi salah satu agenda penting karena regulasi tersebut mengatur kerangka penyelenggaraan pertahanan nasional, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan unsur pendukung pertahanan lainnya. Perubahan terhadap aturan ini perlu mendapat perhatian karena setiap penyesuaian kebijakan pertahanan akan berpengaruh terhadap arah penyelenggaraan pertahanan negara ke depan. Pembahasannya juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah dan DPR agar perubahan regulasi tetap berjalan melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan,” ujar Sjafrie kepada wartawan seusai pertemuan dengan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menjelaskan posisinya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dalam kapasitas tersebut, komunikasi dengan Dasco dan Ketua Komisi I DPR RI menjadi bagian dari koordinasi yang berkaitan dengan urusan pertahanan.
Pertemuan Sjafrie dan Dasco turut menyinggung perkembangan kegiatan battalion baru di berbagai daerah. Pembangunan batalion infanteri territorial pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang tengah dijalankan dalam penguatan organisasi pertahanan di tingkat wilayah.
Agenda tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan antara Kementerian Pertahanan dan DPR tidak hanya berkaitan dengan pembentukan maupun perubahan regulasi, tetapi juga menyangkut pelaksanaan program pertahanan di lapangan.
Dalam hubungan kelembagaan, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, komunikasi antara kementerian dengan parlemen menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pertahanan berjalan melalui mekanisme pemerintahan dan pengawasan yang berlaku.
Di sisi lain, Sjafrie turut memberikan klarifikasi mengenai isu politik yang muncul setelah pertemuannya dengan Dasco. Ia menegaskan tidak ada pembahasan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut.
Sjafrie menyatakan dirinya tidak memiliki niat untuk membicarakan persoalan di luar tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Ia juga tidak ingin mengaitkan agenda kementeriannya dengan dinamika politik mengenai bursa calon wakil presiden.
Dengan demikian, Sjafrie menempatkan pertemuannya dengan Dasco dalam kerangka koordinasi urusan pertahanan, termasuk rencana revisi undang-undang dan perkembangan program kementerian.
Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut dimulai setelah Sjafrie tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 13.50 WIB. Ia kemudian meninggalkan ruangan dasco sekitar pukul 15.00 WIB dengan didampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

