SUARBERITA.COM - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Namun, sebelum persidangan digelar, perhatian publik tertuju pada aturan baru yang memungkinkan anggota majelis etik memiliki pangkat lebih rendah hingga dua tingkat dari pejabat yang diperiksa.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam Pasal 42 ayat (3), anggota KKEP dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan tersebut berkaitan dengan sidang etik Listyo Sigit.
"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang etik Listyo akan dilaksanakan pekan depan. Terkait susunan majelis yang akan memeriksa mantan Kapolri tersebut, Polri menyatakan akan menyampaikannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Perubahan ini menjadi menarik karena Listyo bukan sosok biasa dalam struktur kepolisian. Ia merupakan mantan pimpinan tertinggi Polri dengan pangkat jenderal bintang empat. Selama menjabat Kapolri, ia berada di puncak hierarki organisasi yang membawahi seluruh jajaran kepolisian.
Kini, melalui aturan tersebut, perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) hingga Inspektur Jenderal (Irjen) memiliki peluang menjadi anggota majelis yang memeriksanya. Secara regulasi, ketentuan itu memberikan ruang bagi persidangan untuk tetap berjalan meskipun terduga pelanggar memiliki pangkat tertinggi.
Namun, persoalan berikutnya bukan hanya soal apakah majelis memiliki kewenangan untuk memeriksa. Publik juga perlu melihat sejauh mana anggota majelis mampu menjaga independensi ketika berhadapan dengan sosok yang sebelumnya pernah menjadi atasan tertinggi mereka.
Hubungan hierarki dalam institusi kepolisian tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari persoalan ini. Meski Listyo telah berstatus mantan Kapolri, pengaruh jabatan dan relasi kedinasan selama bertahun-tahun menjadi hal yang patut diperhatikan. Anggota majelis harus mampu menempatkan proses etik di atas hubungan personal maupun kedinasan.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Polri perlu menjelaskan siapa saja yang ditunjuk sebagai anggota majelis, bagaimana proses penunjukannya, serta mekanisme untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai bahwa persidangan berlangsung secara objektif, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Perubahan aturan kepangkatan ini juga tidak otomatis berarti Listyo akan memperoleh hukuman lebih ringan. Berat atau tidaknya sanksi tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti, serta ketentuan kode etik yang berlaku.
Pada akhirnya, sidang etik Listyo Sigit akan menjadi ujian bagi komitmen Polri terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Aturan baru memang membuka jalan bagi majelis berpangkat lebih rendah untuk memeriksa mantan Kapolri. Namun, yang lebih penting adalah memastikan mereka memiliki keberanian dan independensi untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, tanpa terpengaruh siapa sosok yang sedang diadili.

