SUARBERITA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badang Legislasi Nasional tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Panitia Kerja (Panja) menyusun RUU dengan menyandarkan atas Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025.
Mengenal RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
RUU tersebut di usulkan dengan mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang Secara Khusus, adanya RUU ini tidak menghapus makna dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) sepanjang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah UU. Artinya, bagi masyarakat luas yang tidak memahami hukum adanya RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai parameter baru untuk membuat UU.
Empat Belas Persoalan Adanya RUU PPUU
Pertama, pengaturan pembentukan UU belum komprehensif dan masih tersebar. Kedua, belum jelasnya pemaknaan daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK. Ketiga, belum ada pengaturan pembentukan UU melalui prosedur cepat. Keempat, metode penyusunan UU masih terbatas pada standar dan omnibus. Kelima, belum ada pengaturan mengenai persiapan pembahasan RUU.
Keenam, belum jelasnya tata cara pembatalan RUU carry over. Ketujuh, belum ada pengaturan parameter kegentingan memaksa dan pengujian Perppu. Kedelapan, belum lengkapnya pengaturan tata cara penyusunan dan pembahasan terkait APBN. Kesembilan, pengundangan batang tubuh UU dan penjelasannya masih terpisah.
Kesepuluh, pengaturan penyebarluasan dokumen pembentukan UU belum komprehensif. Kesebelas, belum lengkapnya pengaturan pemantauan dan peninjauan UU serta tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan. Kedua belas, belum lengkapnya pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Ketiga belas, belum mengakomodasi pemanfaatan kecerdasan artificial intelegent dalam pembentukan UU/Perppu. Keempat belas, teknik penyusunan ketentuan pidana belum disesuaikan dengan KUHP.
Sejalan dengan persoalan tersebut, Ketua Badan Legislasi Nasional dari Fraksi Gerindra Bob Hasan menyatakan “Jadi selama ini ada peraturan pembentukan perundang-undangan atau UU P3 dengan perubahannya. Nah, kemudian perubahan-perubahan tadi itu, dengan didasarkan ada putusan Perkara No. 81/PUU-XXIII/2025 untuk segara menyusun rancangan undang-undang tentang cara pembentukan undang-undang.” Ujar Bob Hasan dalam pernyataan resminya di Gedung Parlemen Jakarta pada Senin (09/11/2026).
Persoalan atas RUU tersebut yang harus dikontrol oleh publik berkenaan dengan pembentukan UU secara cepat. UU yang dibentuk secara cepat sangat kuat dugaan dengan minimnya partisipasi masyarakat secara bermakna atas RUU yang ingin di undangkan.

