Suar Berita
News

RUU Statistik Dibahas, Siapa yang Mengendalikan Angka Negara? Independensi BPS dan Transparansi Data Dipertaruhkan

Angelina Iskandar Saputri13 November 202611.00 WIB
RUU Statistik Dibahas, Siapa yang Mengendalikan Angka Negara? Independensi BPS dan Transparansi Data Dipertaruhkan

SUARBERITA.COM - Angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, hingga jumlah penerima bantuan sosial bukan sekadar hasil penghitungan statistik, melainkan dasar pemerintah menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, kewenangan mengelola serta menetapkan standar data nasional bukan urusan administratif biasa, melainkan menyangkut kekuasaan, transparansi, dan kepercayaan publik.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik antara Komisi X DPR RI dan pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pembahasan berfokus pada pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia, yang dinilai masih membutuhkan kejelasan arah kelembagaan.

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mempertanyakan arah kebijakan pemerintah terkait hubungan kedua sistem tersebut. "Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa," ujar Agung dalam rapat pembahasan DIM RUU Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Persoalannya bukan sekadar pembagian pekerjaan antarlembaga. UU Nomor 16 Tahun 1997 membagi penyelenggaraan statistik menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, sedangkan dalam pembahasan RUU baru Panja menyepakati perubahan klasifikasi menjadi statistik resmi negara dan non-statistik resmi negara. Perubahan tersebut berpotensi menentukan data yang diakui sebagai rujukan kebijakan, sehingga kriteria penetapannya harus terbuka dan dapat diuji publik.

Negara memang membutuhkan sistem data yang terintegrasi, tetapi integrasi tidak boleh berubah menjadi pemusatan kewenangan tanpa pengawasan. Pemerintah menggunakan data untuk menjalankan kebijakan, sementara kinerjanya juga dinilai melalui data tersebut. Jika pengumpulan, pengolahan, penetapan, dan pengujian statistik tidak memiliki batas kewenangan yang jelas, risiko konflik kepentingan akan semakin besar. Ini bukan tuduhan bahwa manipulasi data telah terjadi, melainkan persoalan tata kelola yang harus dicegah sebelum regulasi disahkan.

UU Statistik menempatkan BPS sebagai penyelenggara statistik dasar, sementara kementerian dan lembaga menghasilkan statistik sektoral. Di sisi lain, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengatur tata kelola data pemerintah agar akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Keduanya seharusnya saling melengkapi, bukan dipertentangkan seolah-olah memperebutkan kendali atas data negara.

Persoalan berikutnya menyangkut posisi data dari universitas, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil. Data independen dapat menjadi pembanding untuk menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Jika klasifikasi statistik resmi dan non-resmi tidak memiliki kriteria transparan, terdapat risiko data di luar pemerintah kehilangan pengakuan hanya karena tidak masuk kategori resmi. Padahal, perbedaan hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memeriksa metode dan cakupan data, bukan alasan untuk menyingkirkannya.

Pembahasan RUU ini juga tidak semestinya dipercepat hanya demi mengejar target penyelesaian akhir 2026. Sebanyak 1.026 Daftar Inventarisasi Masalah menjadi bahan pembahasan, sehingga perlindungan responden, keterbukaan metodologi, mekanisme koreksi, dan akses masyarakat terhadap statistik harus diperiksa secara cermat. Persoalan utamanya bukan lembaga mana yang mendapatkan kewenangan lebih besar, melainkan bagaimana memastikan kekuasaan tersebut disertai pertanggungjawaban.

Negara boleh memiliki kewenangan mengelola data, tetapi tidak boleh menentukan kenyataan sesuai kepentingannya sendiri. Ketika angka yang menjadi dasar kebijakan kehilangan independensi dan kepercayaan publik, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas statistik, melainkan juga kualitas demokrasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
RUU Statistik Dibahas, Siapa yang Mengendalikan Angka Negara? Independensi BPS dan Transparansi Data Dipertaruhkan
Penulis
Angelina Iskandar Saputri
Sumber
https://suarberita.com/article/ruu-statistik-dibahas-siapa-yang-mengendalikan-angka-negara-independensi-bps-dan-transparansi-data-dipertaruhkan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!