SUARBERITA.COM - Program pembekalan bela negara dan manajerial bagi puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan serta Kampung Nelayan Merah Putih resmi ditutup di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada hari Jumat lalu.
Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang berlangsung dari 17 Juni hingga 31 Juli 2026 akhirnya selesai diselenggarakan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam upacara penutupan, dari total alokasi awal sebanyak 35.476 peserta, terdapat 33.785 orang yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga tuntas dan dinyatakan lulus. Rincian lulusan tersebut terdiri dari 28.626 peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta 5.159 peserta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo menyatakan “Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Juli 2026 pukul 08.22 WIB, pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” ungkap Budi. Dikutip dari Kompas, Sabtu (1/8/2026).
Para lulusan akan segera ditugaskan ke berbagai wilayah operasional. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sudah ada 18.672 unit KDKMP yang selesai dibangun, sementara 3.558 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dari total bangunan fisik tersebut, sebanyak 1.021 koperasi telah siap beroperasi penuh dan akan menjadi titik awal penempatan para manajer baru ini.
Kementerian Pertahanan menegaskan akan terus memantau kinerja para lulusan SPPI setelah mereka terjun langsung ke lapangan. Pengawasan berkala ini dilakukan guna memastikan para manajer mampu menjalankan tugas pengelolaan ekonomi kerakyatan secara profesional, akuntabel, dan inovatif di daerah masing-masing.
Penyelesaian diklat SPPI menandai kesiapan ribuan manajer untuk mengelola Koperasi Merah Putih yang sudah mulai beroperasi. Melalui pengawasan berkelanjutan dari Kementerian Pertahanan, penempatan ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian desa secara profesional, sekaligus mengoptimalkan pencapaian program prioritas pembangunan nasional di berbagai wilayah Indonesia secara merata.