SUARBERITA.COM - Polemik kerja sama jasa influencer antara perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad dan dua kementerian kembali menjadi perhatian publik. Setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan senilai hampir Rp14,7 miliar mencuat, sejumlah pihak yang terlibat mulai memberikan penjelasan. Terbaru, Raffi Ahmad menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun media sosialnya, Senin (16/11/2026).
Temuan ICW sebelumnya mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026 senilai sekitar Rp10,79 miliar. Total nilai kerja sama mencapai Rp14.696.955.002.
Paket pengadaan itu mencakup penayangan konten di sejumlah platform media sosial, produksi video, hingga kehadiran influencer dalam kegiatan kementerian. Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan, mekanisme pengadaan, dan kewajaran penggunaan anggaran untuk jasa promosi tersebut.
Menanggapi polemik itu, manajemen RANS sebelumnya menyatakan seluruh kerja sama dilakukan melalui prosedur pengadaan yang berlaku. Perusahaan juga menjelaskan nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya unggahan media sosial, tetapi termasuk produksi konten, perjalanan, logistik, kegiatan di luar ruang, dan aktivitas promosi lainnya.
Dalam klarifikasi terbarunya, Raffi menyebut kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara kerja sama dengan KKP berlangsung ketika ia sudah menduduki jabatan tersebut.
Raffi juga menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bersama Ariel, Desta, serta Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menyebut dana tersebut berasal dari uang pribadinya serta honor yang diterima rekan-rekannya dari kerja sama dengan KKP.
Namun, klarifikasi tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai bagaimana kerja sama dengan kementerian itu diputuskan. Persoalannya bukan semata-mata mengenai penggunaan honor yang diterima Raffi maupun para anggota The Dudas Minus One, melainkan proses pemerintah dalam merencanakan dan menyetujui pengadaan tersebut.
KKP sebelumnya menyatakan kerja sama publikasi merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menyosialisasikan program prioritas kementerian. Pemilihan mitra, menurut penjelasan KKP, mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, serta persebaran pengikut.
Penjelasan itu menjadi bagian dari jawaban pemerintah. Namun, publik masih perlu mengetahui bagaimana kebutuhan anggaran ditetapkan, bagaimana penyedia dipilih, apa dasar penentuan nilai kontrak, serta bagaimana keberhasilan kampanye diukur dan dievaluasi.
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika pemerintah juga menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi tentu tidak berarti kementerian dilarang mengalokasikan anggaran untuk komunikasi publik. Namun, setiap belanja negara perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kerja sama KKP berlangsung ketika Raffi telah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi ini membuat penjelasan mengenai proses pengadaan dan langkah pencegahan potensi konflik kepentingan menjadi penting untuk dibuka kepada publik.
Dengan Raffi telah menyampaikan klarifikasi, perhatian kini juga tertuju pada kementerian terkait. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya apa hasil kerja sama tersebut, tetapi juga mengapa kontrak itu dibutuhkan dan bagaimana keputusan penggunaan anggaran negara diambil.

