Suar Berita
News

PTSL Banyuwangi Tembus 99 Persen, tetapi Bagaimana Nasib Warga di Kawasan Hutan dan Perkebunan?

Angelina Iskandar Saputri20 November 202612.30 WIB
PTSL Banyuwangi Tembus 99 Persen, tetapi Bagaimana Nasib Warga di Kawasan Hutan dan Perkebunan?

SUARBERITA.COM - Penyerahan 300 sertifikat tanah kepada warga Desa Gladag, Banyuwangi, pada Kamis (19/11/2026) menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini menunggu kepastian hukum atas tanahnya. Namun, di balik capaian tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih besar. Pemerintah daerah mengakui masih banyak warga yang tinggal atau mengelola lahan di kawasan hutan dan perkebunan, tetapi menginginkan pengakuan atas hak tanah mereka. Di sinilah keberhasilan program sertifikasi perlu dilihat lebih kritis: seberapa jauh negara mampu menjangkau masyarakat yang persoalan tanahnya tidak sesederhana mengurus dokumen?

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi, menyebut target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah itu mencapai 12.450 bidang pada 2026. Hingga pertengahan November, penyelesaiannya diklaim telah mencapai 99 persen. Pada hari yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tahap pertama kepada warga Desa Gladag. Adolf menegaskan, “Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai.”

Angka 99 persen tentu menunjukkan kemajuan administratif yang patut diapresiasi. Namun, angka itu tidak otomatis menjawab persoalan seluruh warga yang belum memiliki kepastian hak. Target PTSL merupakan target bidang tanah yang didaftarkan dalam program tersebut. Sementara itu, tanah yang berada di kawasan hutan atau perkebunan dapat menghadapi persoalan status dan batas penguasaan yang lebih rumit. Karena itu, capaian sertifikasi di satu wilayah tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh persoalan agraria masyarakat telah selesai.

Ipuk sendiri mengakui masih ada warga yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah di kawasan tersebut. Pada Kamis (19/11/2026), ia menyatakan, “Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah.” Pernyataan ini justru membuka pertanyaan penting: jika kebutuhan itu sudah diketahui, sejauh mana pemerintah menyiapkan jalur penyelesaian yang jelas bagi warga yang tidak bisa langsung memperoleh sertifikat melalui mekanisme biasa?

Persoalan agraria tidak cukup diselesaikan dengan membagikan sertifikat sebanyak mungkin. Pemerintah perlu memastikan status tanah, batas kawasan, riwayat penguasaan, serta hak masyarakat yang telah lama tinggal atau mengelola lahan. Tanpa kejelasan tersebut, warga dapat terus berada dalam situasi rentan. Mereka tinggal di atas tanah yang digunakan untuk rumah atau penghidupan, tetapi tidak memiliki kepastian apakah penguasaan itu diakui secara hukum. Ketidakpastian semacam ini dapat membatasi akses terhadap layanan, investasi keluarga, dan perlindungan dari sengketa.

Di sisi lain, sertifikat juga tidak boleh dipromosikan semata-mata sebagai alat untuk menjadikan tanah sebagai agunan pinjaman. Sertifikat memang dapat memperkuat kepastian hukum, tetapi tanpa literasi keuangan, aset keluarga justru berisiko berpindah tangan akibat utang yang tidak mampu dibayar. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dan risiko penggunaan sertifikat, bukan sekadar mendorong produktivitas tanah.

Karena itu, capaian PTSL perlu disertai laporan yang lebih terbuka. Pemerintah seharusnya menjelaskan berapa bidang yang telah selesai, berapa yang tertunda karena persoalan administrasi, dan berapa yang membutuhkan penyelesaian status kawasan. Warga di wilayah hutan dan perkebunan juga membutuhkan informasi tentang prosedur, lembaga yang bertanggung jawab, serta tahapan penyelesaian yang dapat mereka tempuh.

Sertifikat tanah bukan sekadar selembar dokumen. Bagi masyarakat, ia menyangkut rasa aman, ruang hidup, dan pengakuan atas hak yang selama ini mereka perjuangkan. Jika pemerintah mampu menyebut capaian 99 persen, pemerintah juga harus berani menjelaskan siapa saja yang belum terjangkau oleh angka tersebut. Sebab, ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa banyak sertifikat dibagikan, melainkan apakah masyarakat yang paling lama hidup dalam ketidakpastian akhirnya memperoleh jalan menuju keadilan.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
PTSL Banyuwangi Tembus 99 Persen, tetapi Bagaimana Nasib Warga di Kawasan Hutan dan Perkebunan?
Penulis
Angelina Iskandar Saputri
Sumber
https://suarberita.com/article/ptsl-banyuwangi-tembus-99-persen-tetapi-bagaimana-nasib-warga-di-kawasan-hutan-dan-perkebunan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!