SUARBERITA.COM - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Raja Juli menilai persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah di tengah berbagai agenda yang sedang ditangani, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia juga mengaitkan gugatan terhadap Gibran dengan polemik ijazah yang sebelumnya menyeret Presiden ke-7 Joko Widodo. Raja Juli kemudian menyindir kemungkinan polemik serupa dapat kembali menyasar anggota keluarga Jokowi lainnya.

“Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transpara ya, dan politik yang berada perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya. Di saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya. Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya,” ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut kini masih berproses di MK. Perkara itu mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Proses persidangan tetap berjalan dan belum menghasilkan putusan akhir dari MK mengenai pokok perkara tersebut.