SUARBERITA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mewujudkan ibu kota sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus serta penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Special Kids Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Sabtu (10/10). Menurut dia, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan memberangkatkan 120 anak berkebutuhan khusus beserta orang tua atau pendamping mereka untuk mengikuti olimpiade anak berkebutuhan khusus di Kupang pada 10–19 Oktober 2026.

Di bidang pendidikan, Pramono menyebut Jakarta memiliki 88 sekolah luar biasa (SLB), dengan 13 di antaranya merupakan sekolah negeri. Menurut dia, fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan dukungan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP), khususnya bagi keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, tersedia Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Tidak berhenti di situ, Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan program beasiswa pendidikan ke luar negeri mulai 2027. Program yang disebut mengadopsi skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut direncanakan menyediakan kuota 50–75 penerima.

Pramono menegaskan, anak berkebutuhan khusus yang berminat mengikuti program tersebut akan memperoleh kesempatan untuk difasilitasi.

"Bila ada anak berkebutuhan khusus yang berminat untuk ikut program LPDP, kami akan fasilitasi," ucap Pramono.

Perluas Akses Layanan Kesehatan

Selain pendidikan, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperluas akses layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pramono memaparkan, Jakarta memiliki 44 puskesmas kecamatan, 31 rumah sakit, serta 292 puskesmas pembantu yang disebut telah menyediakan fasilitas ramah disabilitas.

Pemprov DKI Jakarta juga memiliki 584 anggota Pasukan Putih yang memberikan layanan kesehatan secara langsung ke rumah warga. Layanan tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

Pramono mempersilakan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut, termasuk ketika membutuhkan bantuan tenaga medis maupun ambulans.

"Bahkan, kalau perlu ambulans, dokter, dan sebagainya, silakan dimanfaatkan, digunakan ini. Karena tanpa keberpihakan dengan hati, gak mungkin ini bisa dilakukan," tegasnya.

Layanan kesehatan yang mudah dijangkau menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kota yang inklusif. Dengan dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan, penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan tanpa menghadapi hambatan akses yang tidak perlu.

Sediakan Transportasi dan Peluang Kerja

Dalam bidang transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penyesuaian fasilitas publik untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas. Pramono menyampaikan bahwa fasilitas seperti guiding block atau jalur pemandu disiapkan untuk membantu aksesibilitas di sejumlah titik transportasi.

Fasilitas tersebut diharapkan mendukung kenyamanan pengguna layanan transportasi publik, termasuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek.

Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan bus sekolah khusus disabilitas untuk mendukung perjalanan anak-anak menuju sekolah. Menurut Pramono, saat ini tersedia 37 unit bus sekolah yang melayani 10 rute bagi pelajar penyandang disabilitas.

Di samping itu, pemerintah daerah telah menyalurkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Pramono menyebut jumlah penerima kartu tersebut telah mencapai 20.890 orang. Program bantuan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari dukungan yang diberikan pemerintah.

Pada bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui penyelenggaraan bursa kerja atau job fair khusus disabilitas.

Pemerintah daerah juga memiliki Loka Bina Karya sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sosial. Selain itu, sebanyak 133 penyandang disabilitas disebut telah direkrut sebagai penggerak dalam program Jakpreneur di Jakarta.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, serta pekerjaan menjadi unsur penting dalam mendukung kemandirian mereka.

Jakarta Tidak Hanya Membangun Infrastruktur

Pramono menegaskan, pembangunan Jakarta tidak semata-mata diukur melalui keberadaan gedung-gedung tinggi maupun fasilitas modern. Menurut dia, perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan, merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang aman dan nyaman.

"Jakarta itu bukan semata-mata membangun gedung-gedung yang tinggi, fasilitas yang luar biasa, tetapi sentuhan-sentuhan yang seperti inilah yang menurut saya, bisa membuat Jakarta lebih nyaman dan aman," tandasnya.

Komitmen mewujudkan Jakarta yang inklusif tersebut tercermin dalam beragam program yang menyasar penyandang disabilitas, mulai dari dukungan pendidikan hingga penyediaan fasilitas transportasi dan pemberdayaan ekonomi.

Ke depan, keberhasilan upaya tersebut juga perlu ditunjang dengan pelaksanaan program yang berkelanjutan, pemerataan fasilitas, serta kemudahan akses di berbagai wilayah Jakarta. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan berpartisipasi dalam pembangunan kota.