SUARBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pernyataan terbuka terkait keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam konferensi pers yang turut dihadiri Gibran dan Ketua MPR RI, Prabowo mengungkapkan dirinya telah menerima surat pernyataan berhenti tersebut dengan berat hati.
Prabowo menjelaskan, Gibran datang menemuinya dan menyampaikan surat yang berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah pertemuan itu, Gibran juga mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung.
"Hari ini saya menerima kunjungan dari Wapres Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wapres Republik Indonesia," kata Prabowo.
Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya menerima keputusan tersebut meskipun tidak mudah.
"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menerima keputusan yang diambil," ujarnya.
Prabowo juga memberikan penilaian terhadap keputusan yang diambil Gibran. Ia menyebut langkah tersebut sebagai sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Dalam keterangannya, Prabowo turut menyinggung polemik persyaratan pendidikan yang selama ini menjadi sorotan terhadap Gibran. Menurutnya, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Di sisi lain, Prabowo menyebut terdapat kekurangan dalam persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional Indonesia. Ia mengaitkan hal tersebut dengan keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan besar warga negara Indonesia.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan setelah polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut. Usulan itu sempat dijadwalkan masuk dalam agenda paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Sebelum surat pengunduran diri disampaikan, Gibran juga telah lebih dahulu menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) mengungkapkan bahwa pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo saat itu meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran. Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan. Ia menyebut Gibran telah mengunjungi sedikitnya 35 provinsi, 140 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek dalam kurun waktu dua tahun.
Menurut Prabowo, pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden membuat dirinya dapat lebih berkonsentrasi pada kebijakan nasional, pembenahan regulasi, efisiensi pemerintahan, serta menghadapi berbagai tantangan global, termasuk situasi geopolitik yang berdampak terhadap perekonomian dunia.
Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Ia menyatakan akan tetap memberikan dukungan kepada Gibran dan berharap Gibran bersama keluarganya diberikan kekuatan dalam menghadapi keputusan tersebut.
Sementara itu, MPR mulai menyiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang dinyatakan kosong. Rapat gabungan MPR dijadwalkan membahas agenda sidang paripurna, permintaan dua nama calon pengganti kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

