SUARBERITA.COM - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping di Shenzhen, China, Jumat (20/11/2026), membawa sejumlah agenda strategis bagi hubungan kedua negara. Selain membahas penguatan kemitraan ekonomi dan investasi, kedua pemimpin turut menyinggung rencana pembangunan 10 kota pintar di Indonesia hingga peluang kerja sama di kawasan Laut China Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan hubungan Indonesia dan China terus berkembang semakin kuat. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembangunan 10 future smart cities di Indonesia bersama konsorsium yang dipimpin perusahaan asal China, Shaanxi.
Rencana pembangunan 10 kota pintar tersebut merupakan bagian dari empat kerja sama strategis Indonesia-China yang disepakati di Shenzhen, Rabu (18/11/2026). Total nilai investasi dan komitmen dari keempat kerja sama itu mencapai sekitar US$71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.
Dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping pada Jumat (20/11/2026), Prabowo turut menyoroti hasil konkret dari rangkaian kunjungannya ke Shenzhen. Ia menyebut sejumlah nota kesepahaman telah dipertukarkan untuk proyek-proyek strategis yang dinilai menguntungkan kedua negara.
“Kami telah bertukar sejumlah nota kesepahaman (MoU) mengenai proyek-proyek yang sangat signifikan dan strategis bagi keuntungan bersama, sekaligus bagi pembangunan Indonesia,” ujar Prabowo.
Khusus pengembangan 10 lokasi awal future smart city, kerja sama dilakukan antara PT Kota Masa Depan Indonesia yang berada di bawah Danantara Indonesia dengan konsorsium yang dipimpin Shaanxi. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar US$50 miliar.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut proyek tersebut direncanakan mulai dibangun pada awal 2027.
“Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan,” ujar Rosan.
Rosan juga menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama Indonesia-China diharapkan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
Di luar agenda ekonomi, pembicaraan Prabowo dan Xi mengenai Laut China Selatan turut menjadi perhatian. Dalam keterangan resmi Presiden, kedua negara membahas prospek kerja sama, termasuk kemungkinan pengembangan bersama di sejumlah area di kawasan tersebut.
Isu ini memiliki latar belakang yang cukup sensitif. Pada November 2024, Indonesia dan China pernah mengeluarkan pernyataan bersama yang memuat pembahasan mengenai pengembangan bersama di wilayah yang diklaim tumpang tindih.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perhatian karena sebagian kawasan Laut China Selatan memiliki persoalan klaim maritim antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara.
Indonesia sendiri memiliki kepentingan langsung di kawasan tersebut, terutama di sekitar Laut Natuna Utara yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, China memiliki klaim historis melalui garis putus-putus atau nine-dash line yang sebagian bersinggungan dengan wilayah hak berdaulat Indonesia.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan bahwa kerja sama dengan China tidak berarti mengakui klaim tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono pada Desember 2024 juga menyampaikan belum ada wilayah yang ditentukan untuk pengembangan bersama.
Karena itu, pembicaraan terbaru Prabowo dan Xi belum dapat dimaknai sebagai kesepakatan pengelolaan wilayah sengketa. Ruang lingkup, lokasi, serta mekanisme kerja sama masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda mengenai posisi Indonesia.
Dua agenda tersebut memperlihatkan besarnya cakupan hubungan Indonesia dan China. Di satu sisi, kerja sama ekonomi dan pembangunan kota pintar menawarkan peluang investasi serta transfer teknologi. Di sisi lain, kerja sama maritim menuntut kehati-hatian agar kepentingan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak berdaulat Indonesia.
Penguatan kemitraan dengan China pada akhirnya bukan hanya soal seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat bagi Indonesia tanpa mengurangi kepentingan nasional.

