SUARBERITA.COM - Polda Metro Jaya membantah adanya praktik pengacakan sinyal atau jamming di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, saat berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026). Isu tersebut mencuat setelah sejumlah warga dan pengguna media sosial mengeluhkan gangguan sinyal telekomunikasi serta tidak dapat mengakses kamera pengawas (CCTV) publik yang mengarah ke kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin. Perbincangan mengenai dugaan jamming ramai beredar di media sosial karena terjadi bertepatan dengan aksi mahasiswa yang berusaha menuju Bundaran HI namun dihadang aparat keamanan. Selain gangguan sinyal, sejumlah akun juga menyoroti akses CCTV publik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut tidak dapat diakses selama berlangsungnya aksi.

dilansir dari tribunnews, Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pihaknya tidak melakukan pengacakan sinyal sebagaimana yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Menurutnya, gangguan komunikasi yang dirasakan sebagian masyarakat kemungkinan terjadi akibat tingginya aktivitas jaringan di satu lokasi yang sama. Ribuan orang yang berada dalam satu kawasan secara bersamaan dinilai dapat menyebabkan kualitas sinyal telekomunikasi menurun karena beban jaringan yang meningkat drastis.

"Jamming kelihatannya tidak ada karena memang karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat. Aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah," kata Budi Hermanto dalam konferensi pers di Pos Polisi Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa kendala jaringan tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di lokasi aksi, tetapi juga dialami sejumlah petugas yang bertugas mengamankan demonstrasi.

Sementara terkait matinya CCTV yang menjadi sorotan publik, Polda Metro Jaya mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab gangguan tersebut. Polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap sistem kamera pengawas yang terpasang di kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin.

"Nah, kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV," ujar Budi.

Ia menegaskan pihak kepolisian tidak ingin berspekulasi terkait penyebab tidak berfungsinya CCTV tersebut dan memastikan pendalaman masih dilakukan bersama instansi terkait.

"Nanti kami akan dalami," tambahnya.

Isu matinya CCTV menjadi perhatian publik setelah sejumlah pengguna media sosial mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan akses kamera pengawas publik di kawasan Bundaran HI tidak dapat diakses. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tema "Indonesia Bangkrut". Banyak netizen kemudian mempertanyakan penyebab gangguan tersebut. Sebagian bahkan mengaitkannya dengan upaya pembatasan informasi di tengah aksi demonstrasi. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya tindakan pengacakan sinyal maupun penonaktifan CCTV secara sengaja.

Di sisi lain, situasi di sekitar Bundaran HI hingga Jumat sore masih diwarnai aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam sejumlah aliansi. Massa yang sebelumnya berencana menggelar aksi di Bundaran HI tertahan di kawasan Tosari setelah aparat keamanan memasang barikade di sejumlah akses menuju lokasi. Ratusan personel gabungan TNI dan Polri masih berjaga di sekitar Bundaran HI untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aparat juga melakukan pengaturan lalu lintas mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat dan jalur utama transportasi di Jakarta.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah terkait berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sementara itu, penyebab gangguan akses CCTV yang menjadi perbincangan publik masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut dari pihak berwenang.