SUARBERITA.COM - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan penanganan dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. DPR, menurutnya, menghormati setiap proses yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menilai aparat penegak hukum memiliki pertimbangan dan mekanisme tersendiri dalam menjalankan tugasnya sehingga seluruh pihak perlu menghormati proses yang berlangsung. “Apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” kata Dasco dikutip dari Mediaindonesia, Rabu (3/6/2026).

Dasco mengaku telah menerima informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan kejaksaan di kantor BGN. Namun, dia menyebut belum memperoleh informasi rinci terkait kemungkinan adanya penangkapan dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Dasco mengingatkan bahwa DPR sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola BGN melalui Komisi IX. Sejumlah catatan dan rekomendasi telah disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan kelembagaan serta penguatan sistem pengelolaan lembaga.

Menurutnya, pemerintah telah menindaklanjuti berbagai masukan tersebut. Di antara langkah yang diambil adalah pergantian kepemimpinan di BGN. Dasco menilai pembenahan tata kelola diperlukan agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

“Beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain, saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah,” ujarnya.

Pergantian pimpinan BGN terjadi di tengah sorotan publik terhadap tata kelola lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat. Publik berharap proses hukum yang tengah berjalan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi momen perbaikan lembaga pemerintah dalam menjalankan pelayanan.