SUARBERITA.COM - Reputasi seorang pejabat tidak selalu berjalan seiring dengan perjalanan kekuasaannya. Pujian, penghargaan, hingga kepercayaan dari pemimpin negara yang pernah diterima seseorang bisa berubah menjadi sorotan ketika muncul persoalan hukum. Situasi inilah yang menjadi perhatian mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menanggapi kasus yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Melalui akun X pribadinya, Rabu (4/11/2026), Mahfud mengangkat kembali sejumlah catatan perjalanan Listyo selama memimpin institusi kepolisian. Ia membandingkan berbagai bentuk apresiasi yang pernah diterima mantan Kapolri tersebut dengan persoalan hukum yang kini menjadi perhatian publik.
Listyo bukan sosok yang sebentar memimpin Polri. Selama masa jabatannya, ia memperoleh sejumlah penghargaan, termasuk Bintang Mahaputera. Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, Listyo juga pernah mendapat pujian dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu hal yang disoroti adalah keterlibatan jajaran kepolisian dalam mendukung program penanaman jagung. Pengerahan personel untuk membantu program pemerintah tersebut menjadi bagian dari gambaran kedekatan institusi kepolisian dengan agenda pemerintahan.
Bahkan, pimpinan Komisi III DPR RI pernah memberikan penilaian tinggi dengan menyebut Listyo sebagai polisi terbaik sepanjang sejarah. Pernyataan tersebut kemudian kembali diangkat Mahfud untuk menunjukkan besarnya apresiasi yang pernah diterima mantan Kapolri itu.
Namun, perhatian publik kini beralih pada perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang disebut dalam unggahan Mahfud. Perubahan situasi tersebut menjadi situasi tersebut menjadi dasar kritiknya terhadap sosok yang sebelumnya mendapat berbagai pujian.
Mahfud menuliskan sindiran keras mengenai perbedaan antara reputasi Listyo pada masa kepemimpinannya dengan persoalan yang kini dihadapi.
“Listyo Sigit, Kapolri terlama, pernah mendapat bintang mahaputra, dipuji oleh Presiden karena bisa mengerahkan POLRI menanam jagung, bahkan oleh pimpinan Komisi III disebut polisi terbaik sepanjang sejarah ternyata jadi TSK sebagai pelaku kejahatan terjahat di sepanjang sejarah POLRI yakni menyadap kepala negaranya sendiri. Gilaaaa,” tulis Mahfud.
Tidak hanya membahas Listyo, Mahfud juga mengubungkan persoalan tersebut dengan sejumlah figure lain yang pernah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo. Ia menyinggung nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta Febrie Adriansyah dalam rangkaian kritiknya.
Melalui perbandingan tersebut, Mahfud membawa perhatian pada persoalan yang lebih besar, yakni hubungan antara kekuasaan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban. Menurut arah kritiknya, kedekatan dengan seorang pemimpin tidak semestinya membuat pejabat merasa memiliki perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum.
Hal ini juga menjadi pengingat bahwa penghargaan dan jabatan publik bukanlah jaminan seseorang terbebas dari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Setiap pejabat tetap memiliki tanggung jawab terhadap kewenangan yang diberikan negara.
Pada bagian lain unggahannya, Mahfud mengingatkan agar orang-orang di sekitar Presiden tidak memanfaatkan kedekatan tersebut untuk melakukan penyimpangan.
“Jadi jangan keterlaluan berkorupsiria dan melakukan pengkhianatan, misalnya karena merasa sok dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau Anda keterlaluan, ditindak tegas juga kan?” tulisnya.
Pernyataan Mahfud tersebut pada akhirnya menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum. Sebab, ukuran pertanggungjawaban seorang pejabat seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan kekuasaan, melainkan oleh tindakan dan tunggung jawabnya di hadapan hukum.