Suar Berita
News

Perbedaan Tafsir HAM Berat Jadi Penghambat, Akankah Pokja Otto Hasibuan Pecah Kebuntuan?

M Rayhan Wildani K9 November 202616.30 WIB
Perbedaan Tafsir HAM Berat Jadi Penghambat, Akankah Pokja Otto Hasibuan Pecah Kebuntuan?

SUARBERITA.COM - Pembentukan kelompok kerja (Pokja) untuk menuntaskan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat menjadi langkah baru pemerintah dalam menghadapi persoalan hukum yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, persoalan yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, justru menunjukkan bahwa hambatan penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan pembuktian, tetapi juga perbedaan pemahaman antarlembaga mengenai definisi pelanggaran HAM berat.

Yusril menyebut penyamaan persepsi menjadi salah satu persoalan utama yang menyebabkan penanganan kasus mengalami kemandekan. Ia menjelaskan, tidak semua kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Pernyataan tersebut memiliki dasar hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara khusus mengatur dua kategori pelanggaran HAM berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya memiliki unsur hukum yang harus dibuktikan, sehingga tidak setiap tindakan kekerasan, pembunuhan, atau penculikan otomatis masuk dalam kategori tersebut.

Persoalan kemudian muncul ketika lembaga yang memiliki kewenangan berbeda menggunakan penafsiran yang tidak sama dalam melihat suatu peristiwa. Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.

Perbedaan penilaian terhadap unsur pelanggaran, rangkaian peristiwa, hingga kecukupan bukti dapat membuat hasil penyelidikan dikembalikan untuk dilengkapi. Mekanisme tersebut sebenarnya merupakan bagian dari prosedur hukum. Namun, apabila perbedaan pandangan terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, proses penanganan perkara berisiko berjalan di tempat.

Di sinilah persoalan mendasar yang harus diselesaikan pemerintah. Keberadaan aturan hukum tidak otomatis menjamin penegakan hukum berjalan efektif apabila lembaga yang menjalankannya tidak memiliki pemahaman dan standar kerja yang sejalan.

Dampaknya semakin serius ketika perkara yang ditangani merupakan peristiwa puluhan tahun lalu. Peristiwa 1965–1966, misalnya, telah berlangsung sekitar enam dekade. Semakin panjang waktu berlalu, semakin besar tantangan untuk menemukan saksi, mengumpulkan dokumen, dan merekonstruksi kejadian secara utuh.

Karena itu, pembentukan Pokja yang dipimpin Otto Hasibuan seharusnya tidak berhenti pada forum koordinasi atau penyamaan persepsi secara umum. Pemerintah perlu mendorong adanya pedoman bersama mengenai unsur pelanggaran HAM berat, standar kelengkapan hasil penyelidikan, serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi perbedaan penilaian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Setiap kasus juga perlu dipetakan berdasarkan hambatan masing-masing, sehingga langkah penyelesaiannya tidak disamaratakan. Perkembangan penanganan harus memiliki target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang perbedaan definisi hukum. Yang dipertaruhkan adalah kepastian bagi korban dan keluarga yang telah menunggu puluhan tahun. Pembentukan Pokja akan memiliki arti apabila mampu mengubah kebuntuan antarlembaga menjadi kemajuan nyata dalam proses hukum.

Sebab, penyamaan persepsi seharusnya menjadi pintu masuk untuk menegakkan hukum, bukan menjadi persoalan baru yang kembali memperpanjang penantian keadilan.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Perbedaan Tafsir HAM Berat Jadi Penghambat, Akankah Pokja Otto Hasibuan Pecah Kebuntuan?
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/perbedaan-tafsir-ham-berat-jadi-penghambat-akankah-pokja-otto-hasibuan-pecah-kebuntuan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!