SUARBERITA.COM -Persoalan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan perkara tersebut pada Kamis, 12 November 2026.
Persidangan ini menjadi perhatian karena proses gugatan tetap berjalan meskipun pihak penggugat sebelumnya sempat meninggalkan ruang sidang atau walk out dan menyatakan untuk mencabut gugatan.
Perkara yang tercatat dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana. Adapun pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Persidangan kali ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pemeriksaan gugatan. Kedua pihak mendapat kesempatan untuk mengajukan dokumen tambahan yang dinilai berkaitan dengan objek sengketa. Dalam perkara tata usaha negara, bukti surat memiliki peran penting karena majelis hakim perlu memeriksa dasar penerbitan keputusan, kewenangan pejabat yang mengeluarkannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan administrasi pemerintahan.
Objek yang dipersoalkan dalam gugatan ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 2019. Dokumen tersebut menjadi perhatian karena menyangkut proses administrasi pengakuan pendidikan yang ditempuh di luar negeri dan penyetaraannya dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Surat keterangan yang dipersoalkan tercatat sebagai Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Penerbitan dokumen tersebut menjadi pokok persoalan yang dibawa penggugat ke ranah peradilan administrasi.
Dalam gugatan tata usaha negara, persoalan tidak hanya berkutat pada keberadaan sebuah dokumen. Pengadilan juga perlu melihat apakah keputusan yang diterbitkan pejabat pemerintahan telah memenuhi persyaratan kewenangan, prosedur, dan substansi. Tiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi pemerintahan.
Karena itu, tambahan bukti surat yang diajukan dalam persidangan dapat menjadi bahan bagi majelis hakim untuk menelusuri latar belakang penerbitan dokumen tersebut. Bukti dari masing-masing pihak nantinya akan diperiksa bersama dengan materi gugatan dan jawaban yang telah disampaikan selama proses persidangan.
Perjalanan perkara ini sebelumnya juga diwarnai persoalan mengenai keinginan penggugat untuk mencabut gugatan. Namun, proses pemeriksaan tidak otomatis berakhir hanya karena salah satu pihak mengajukan permohonan pencabutan. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, pencabutan gugatan yang telah memasuki tahapan tertentu dapat berkaitan dengan sikap pihak lain dan pertimbangan majelis hakim.
Dengan demikian, kelanjutan sidang menjadi penting untuk melihat bagaimana proses pembuktian berlangsung setelah persoalan pencabutan tersebut muncul. Pemeriksaan tetap harus mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti maupun argumentasi.
Perkembangan lain yang membuat perkara ini semakin mendapat perhatian adalah putusan Mahkamah Agung dalam perkara berbeda, yakni Nomor 742/K/TUN/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sama dan menjadi perkembangan hukum tersendiri dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Meski memiliki objek yang berkaitan, perkara di Mahkamah Agung dan gugatan PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta harus dibedakan. Nomor registrasi, pihak yang berperkara, serta jalur pemeriksaannya tidak sama. Oleh sebab itu, perkembangan putusan MA tidak boleh langsung dianggap sebagai hasil akhir gugatan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
Sidang Kamis ini menjadi kelanjutan dari proses pemeriksaan gugatan yang masih berjalan. Agenda penyerahan tambahan bukti surat akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkuat posisi masing-masing dalam sengketa administrasi tersebut.
Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana majelis hakim menilai dokumen yang diajukan serta bagaimana proses hukum atas surat penyetaraan pendidikan itu berlanjut. Kepastian mengenai hasil gugatan tetap menunggu pemeriksaan dan putusan pengadilan.

