SUARBERITA.COM - Eksekusi lahan dan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kembali membuka sorotan publik terhadap tata kelola aset negara di kawasan strategis tersebut. Pemerintah kini didesak untuk memperkuat transparansi pengelolaan seluruh aset GBK agar pemanfaatannya lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Direktur Rumah Politik, Fernando Emas, menilai langkah penertiban aset negara harus diikuti dengan keterbukaan informasi yang lebih luas. Menurutnya, pengelolaan aset tidak boleh hanya berhenti pada proses pengambilalihan, tetapi juga harus mencakup perencanaan dan pemanfaatan yang jelas.

“Kawasan lapangan golf Senayan bisa juga dialihfungsikan menjadi hutan kota atau kawasan hijau,” ujar Fernando Emas dikutip dari Mediaindonesia, Jumat (19/6/2026).

Fernando menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset negara di kemudian hari. Ia juga menilai kawasan GBK memiliki nilai strategis tinggi, sehingga setiap keputusan pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Selain itu, ia mendorong agar pemerintah menyusun skema pengelolaan aset yang terintegrasi, termasuk evaluasi terhadap kerja sama pemanfaatan lahan yang sudah berjalan. Dengan demikian, seluruh aset negara dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat luas.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa seluruh aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia menyebut prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap kebijakan penataan aset, termasuk di kawasan GBK.

Eksekusi eks Hotel Sultan yang merupakan aset negara hasil pembebasan lahan untuk Asian Games IV menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola aset negara. Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih terbuka, profesional, dan berkelanjutan.