Suar Berita
Hukum

Pasang Surut Dua Pusat Kekuasaan Di Indonesia : Dua Jabatan, Dua Kepentingan Politik

Maindarto Sukowati13 November 202609.56 WIB
Pasang Surut Dua Pusat Kekuasaan Di Indonesia : Dua Jabatan, Dua Kepentingan Politik

SUARBERITA.COM - Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan tertinggi dalam struktur eksekutif negara. Keduanya dipilih untuk menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa hubungan Presiden dan Wakil Presiden tidak selalu mencerminkan kesatuan visi dan kepentingan.

Ada kalanya keduanya menjadi pasangan politik yang sangat solid. Ada pula masa ketika Wakil Presiden mengambil jarak dari kebijakan Presiden, bahkan memilih mengundurkan diri sebagai bentuk perbedaan pandangan politik.

Dalam konteks politik Indonesia, jabatan Wakil Presiden sering kali memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar membantu Presiden. Posisi tersebut dapat menjadi representasi kekuatan partai politik, simbol kompromi antarkelompok, instrumen menjaga keseimbangan koalisi, bahkan jalur strategis menuju kepemimpinan nasional berikutnya.

Sejarah mencatat hubungan Soekarno–Hatta yang berakhir dengan pengunduran diri Hatta, hubungan Soeharto dengan sejumlah wakil presidennya yang berlangsung dalam kendali politik yang kuat, ketegangan Gus Dur–Megawati, hingga dinamika hubungan Jokowi–Ma'ruf Amin dan Prabowo–Gibran.

Untuk memahami hubungan tersebut, kita perlu melihat perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa.

1. Soekarno–Mohammad Hatta: Dwitunggal yang Akhirnya Terbelah (1945–1956)

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Keduanya dikenal dengan sebutan Dwitunggal. Soekarno tampil sebagai pemimpin revolusi dan orator yang mampu menggerakkan massa, sedangkan Hatta dikenal sebagai pemikir ekonomi, administrator, dan diplomat yang memiliki pendekatan lebih rasional serta sistematis.

Pada masa awal kemerdekaan, hubungan keduanya menjadi simbol persatuan nasional. Mereka bersama-sama menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme Belanda, mempertahankan kemerdekaan, dan membangun legitimasi pemerintahan Indonesia.

Namun, di balik kesatuan tersebut, terdapat perbedaan pemikiran yang cukup mendasar.

Soekarno memiliki kecenderungan politik yang lebih revolusioner, populis, dan mengutamakan persatuan kekuatan politik nasional. Sebaliknya, Hatta lebih menekankan demokrasi konstitusional, rasionalitas pemerintahan, dan penguatan lembaga negara.

Perbedaan tersebut semakin terlihat ketika sistem pemerintahan Indonesia berubah.

Pada 14 November 1945, pemerintahan mulai menjalankan praktik parlementer dengan mengangkat Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Perubahan ini membuat tanggung jawab pemerintahan sehari-hari semakin bergeser kepada kabinet dan perdana menteri, sementara Presiden menjalankan peran kepala negara.

Perkembangan berikutnya semakin memperkuat sistem parlementer melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUD Sementara 1950.

Dalam sistem parlementer, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Akibatnya, stabilitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi partai politik.

Pada 1950-an, Indonesia mengalami pergantian kabinet berkali-kali akibat persaingan dan perubahan dukungan partai.

Perbedaan Soekarno dan Hatta semakin tajam dalam menyikapi arah demokrasi, peran partai, dan bentuk pemerintahan.

Puncaknya terjadi pada 1 Desember 1956, ketika Mohammad Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Pengunduran diri Hatta menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Untuk pertama kalinya, hubungan Presiden dan Wakil Presiden berakhir dengan perpisahan politik yang terbuka.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persatuan yang dibangun sejak kemerdekaan tidak selalu mampu bertahan ketika perbedaan pandangan mengenai masa depan negara semakin besar.

2. Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin: Ketika Partai Menjadi Penentu Kekuasaan (1950–1967)

Setelah Hatta mengundurkan diri, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan hingga 1973.

Pada periode tersebut, Indonesia menghadapi dinamika politik yang sangat kompleks.

Pemilu 1955 menghasilkan kekuatan politik besar yang terdiri dari PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Keempat kekuatan tersebut memiliki ideologi dan kepentingan politik yang berbeda.

Persaingan partai menyebabkan kabinet sering berganti. Presiden Soekarno semakin tidak puas terhadap praktik demokrasi parlementer yang dianggap terlalu mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan nasional.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 dan mengakhiri sistem parlementer.

Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin.

Dalam sistem ini, kekuasaan politik semakin terkonsentrasi pada Presiden. Soekarno menjadi pusat pengambilan keputusan politik nasional, sementara kekuatan partai dan kelompok politik ditempatkan dalam konfigurasi yang dikendalikan melalui gagasan persatuan nasional.

Tidak adanya Wakil Presiden selama periode ini juga memperlihatkan bagaimana posisi tersebut tidak selalu dianggap sebagai kebutuhan politik yang mendesak oleh pemegang kekuasaan.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan perubahan konstelasi kekuasaan, posisi Soekarno semakin melemah. Melalui proses politik yang berlangsung pada 1966–1967, kekuasaan Presiden beralih kepada Soeharto.

3. Soeharto dan Para Wakil Presiden: Stabilitas Politik dalam Kendali Orde Baru (1967–1998)

Soeharto membangun pemerintahan dengan pendekatan yang berbeda dari Soekarno.

Jika era Soekarno ditandai oleh persaingan ideologi dan mobilisasi politik, Orde Baru lebih menekankan stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan konsolidasi kekuasaan.

Pada masa ini, Presiden menjadi pusat kekuasaan politik yang sangat dominan.

Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi kompetisi politik berlangsung dalam sistem yang sangat terkendali. Golkar menjadi kekuatan politik utama, sedangkan PPP dan PDI beroperasi dalam ruang kompetisi yang dibatasi.

Wakil Presiden dipilih melalui mekanisme politik di MPR, bukan melalui pemilihan langsung bersama Presiden.

Sejumlah tokoh pernah menduduki jabatan Wakil Presiden pada masa Soeharto:

• Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973–1978).

• Adam Malik (1978–1983).

• Umar Wirahadikusumah (1983–1988).

• Sudharmono (1988–1993).

• Try Sutrisno (1993–1998).

• B. J. Habibie (1998).

Hubungan Presiden dengan para Wakil Presiden pada masa ini relatif tidak memperlihatkan konflik terbuka seperti yang terjadi pada masa Soekarno–Hatta.

Akan tetapi, kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan kepentingan politik.

Dalam struktur Orde Baru, kewenangan Presiden sangat dominan. Wakil Presiden lebih banyak menjalankan tugas yang diberikan Presiden dan tidak memiliki basis kekuasaan elektoral yang terpisah.

Posisi Wakil Presiden juga memiliki nilai strategis sebagai bagian dari perhitungan politik untuk menjaga dukungan kelompok militer, birokrasi, Golkar, serta berbagai unsur masyarakat.

Pemilihan Wakil Presiden dapat dibaca sebagai bentuk pengelolaan keseimbangan elite dalam lingkaran kekuasaan.

Pada 1998, ketika krisis ekonomi dan politik melanda Indonesia, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

B. J. Habibie yang saat itu menjabat Wakil Presiden kemudian dilantik menjadi Presiden.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa jabatan Wakil Presiden memiliki fungsi konstitusional yang sangat penting, yakni menjamin kesinambungan pemerintahan ketika Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

4. Reformasi: Presiden dan Wakil Presiden Memiliki Basis Politik yang Berbeda (1998–2004)

Era Reformasi membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi Presiden melalui Sidang Umum MPR.

Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden.

Pasangan ini merupakan hasil kompromi politik setelah Pemilu 1999 menghasilkan konfigurasi kekuatan partai yang tidak memungkinkan satu kekuatan politik menguasai pemerintahan secara mutlak.

Namun, hubungan keduanya tidak selalu berjalan mulus.

Megawati merupakan pemimpin PDI Perjuangan, partai yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 1999. Sementara Gus Dur berasal dari lingkungan politik Nahdlatul Ulama dan didukung koalisi lintas partai.

Keduanya memiliki basis dukungan politik yang berbeda.

Ketegangan politik meningkat ketika pemerintahan Gus Dur menghadapi persoalan hubungan dengan DPR dan MPR, pergantian pejabat, serta berbagai kontroversi kebijakan.

Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai Presiden.

Hamzah Haz, Ketua Umum PPP, kemudian terpilih menjadi Wakil Presiden.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Presiden dapat menjadi jalan konstitusional menuju kursi Presiden, tetapi prosesnya juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik di parlemen.

Era ini sekaligus menjadi pembelajaran bahwa kompromi politik yang menyatukan dua tokoh dari kekuatan berbeda tidak otomatis menjamin keharmonisan pemerintahan.

5. SBY–Jusuf Kalla: Kemitraan Politik dan Persaingan Pengaruh (2004–2009)

Perubahan besar kembali terjadi pada Pemilu 2004.

Untuk pertama kalinya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan berdasarkan perubahan UUD 1945.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Keduanya berasal dari latar belakang politik yang berbeda.

SBY merupakan tokoh militer dan pemimpin Partai Demokrat, sedangkan Jusuf Kalla merupakan tokoh Partai Golkar yang memiliki jaringan politik dan ekonomi luas.

Pada awal pemerintahan, keduanya mampu membangun kerja sama yang cukup efektif.

Jusuf Kalla bahkan memiliki peran penting dalam penyelesaian sejumlah persoalan politik dan keamanan, termasuk proses perdamaian Aceh melalui kesepakatan Helsinki 2005.

Namun, dalam perjalanan pemerintahan, muncul dinamika mengenai pembagian pengaruh dan posisi politik.

Jusuf Kalla bukan sekadar Wakil Presiden. Ia juga memiliki posisi penting di Partai Golkar dan memiliki jaringan politik yang kuat.

Situasi tersebut memunculkan diskusi mengenai seberapa besar ruang gerak seorang Wakil Presiden ketika memiliki kekuatan politik sendiri.

6. SBY–Boediono: Wakil Presiden dari Kalangan Profesional (2009–2014)

Pada Pemilu 2009, SBY kembali maju, tetapi kali ini berpasangan dengan Boediono.

Perubahan pasangan politik ini menjadi salah satu bukti bahwa hubungan Presiden dan Wakil Presiden tidak selalu berlanjut menjadi kemitraan dalam periode berikutnya.

Kepentingan partai, kalkulasi elektoral, dan peluang memenangkan pemilihan dapat mengubah konfigurasi politik secara drastis.

Berbeda dengan Jusuf Kalla yang memiliki posisi politik kuat di Partai Golkar, Boediono lebih dikenal sebagai ekonom dan teknokrat.

Pilihan ini memperlihatkan strategi politik yang berbeda.

SBY tidak hanya membutuhkan dukungan partai politik, tetapi juga menginginkan figur profesional yang dapat memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi.

Hubungan keduanya relatif tidak memperlihatkan persaingan politik terbuka.

Namun, periode ini juga menunjukkan bahwa posisi Wakil Presiden dapat diisi oleh tokoh yang tidak memiliki kekuatan partai sebesar Presiden.

7. Jokowi–Jusuf Kalla: Koalisi Politik dan Dinamika Kekuasaan (2014–2019)

Joko Widodo memenangkan Pemilu Presiden 2014 bersama Jusuf Kalla.

Pasangan ini mempertemukan dua figur dengan pengalaman politik berbeda.

Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang tumbuh dari pemerintahan daerah, sementara Jusuf Kalla merupakan tokoh nasional berpengalaman yang pernah menjadi Wakil Presiden pada periode 2004–2009.

Kehadiran Jusuf Kalla memberikan nilai tambah politik dan pengalaman pemerintahan bagi Jokowi.

Namun, pemerintahan periode pertama Jokowi juga menghadapi dinamika politik yang cukup rumit.

Koalisi pendukung pemerintah tidak selalu memiliki kekuatan mayoritas yang stabil di parlemen. Hubungan antara pemerintah dan DPR beberapa kali diwarnai tarik-menarik kepentingan.

Dalam situasi tersebut, peran Wakil Presiden menjadi bagian dari proses komunikasi politik dan pengelolaan pemerintahan.

8. Jokowi–Ma'ruf Amin: Ketika Presiden Menjadi Pusat Koalisi Besar (2019–2024)

Pada Pemilu 2019, Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai pasangan Wakil Presiden.

Pemilihan Ma'ruf Amin memiliki pertimbangan politik yang berbeda dari Jusuf Kalla.

Ma'ruf Amin merupakan tokoh ulama dan pernah menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia serta Rais Aam PBNU. Kehadirannya memperkuat representasi kelompok keagamaan dan memberikan dimensi sosial-politik tersendiri bagi koalisi Jokowi.

Pada periode kedua, Jokowi memiliki dukungan koalisi partai yang sangat besar.

Sejumlah partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kemudian bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Dalam konteks tersebut, posisi Wakil Presiden tidak menjadi pusat persaingan politik yang menonjol.

Ma'ruf Amin menjalankan fungsi Wakil Presiden dengan profil yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa pendahulunya.

Namun, menjelang akhir masa jabatan, muncul dinamika politik yang sangat penting terkait persoalan suksesi.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto memunculkan perdebatan besar mengenai hubungan kekuasaan, politik keluarga, etika konstitusi, dan pengaruh Presiden yang sedang menjabat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam proses pencalonan tersebut.

Putusan tersebut memicu perdebatan luas karena berkaitan dengan kepentingan pencalonan anggota keluarga Presiden Joko Widodo. Kontroversi semakin besar setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara tersebut. Anwar Usman kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Meskipun putusan MK tetap berlaku, peristiwa ini menimbulkan perdebatan luas tentang independensi lembaga negara dan batas hubungan antara kekuasaan politik dengan proses konstitusional.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persaingan menuju jabatan Wakil Presiden tidak selalu hanya berkaitan dengan partai politik, tetapi juga dapat melibatkan pengaruh keluarga, jaringan kekuasaan, dan strategi mempertahankan pengaruh politik setelah pergantian pemerintahan.

9. Prabowo–Gibran: Koalisi Besar, Regenerasi Kekuasaan, dan Tantangan Hubungan Presiden–Wakil Presiden (2024–2026)

Pemilu 2024 menghasilkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang.

Dari sisi politik kepartaian, kemenangan pasangan Prabowo–Gibran tidak terlepas dari dukungan koalisi yang luas.

Koalisi tersebut memperlihatkan bagaimana partai-partai politik dapat menggabungkan kepentingan untuk memperoleh akses terhadap pemerintahan, posisi strategis, dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, koalisi besar tidak selalu berarti tidak terdapat perbedaan kepentingan.

Di dalam pemerintahan, setiap partai memiliki basis pemilih, kepentingan organisasi, tokoh potensial, dan agenda politik masing-masing.

Pada saat yang sama, Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan koalisi tidak mengalahkan kepentingan negara.

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari kontroversi politik dan hukum yang mengiringi pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Salah satu persoalan yang terus menjadi perbincangan publik adalah polemik mengenai riwayat pendidikan dan keabsahan ijazah Gibran.

10. Kesimpulan: Sejarah yang Terus Berulang dalam Wajah Berbeda

Sejarah hubungan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memperlihatkan satu pola yang terus berulang: kekuasaan membutuhkan kompromi, tetapi kompromi tidak selalu menghasilkan kesamaan kepentingan.

Pada akhirnya, hubungan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan dua orang yang menduduki jabatan tertinggi negara.

Di baliknya terdapat jaringan kekuasaan yang lebih luas, mulai dari partai politik, parlemen, militer, birokrasi, kelompok ekonomi, organisasi masyarakat, hingga kekuatan opini publik.

Dalam demokrasi, hubungan yang harmonis antara Presiden dan Wakil Presiden memang penting. Namun, keharmonisan tersebut tidak boleh dibangun dengan mengorbankan mekanisme pengawasan, transparansi, dan kepentingan rakyat.

Sebab, demokrasi bukanlah sistem yang dirancang untuk membuat semua pemimpin selalu sepakat. Demokrasi justru membutuhkan perbedaan pendapat, pengawasan, dan pembatasan kekuasaan.

Sejarah telah mengajarkan bahwa yang paling menentukan masa depan Indonesia bukanlah seberapa kuat hubungan personal Presiden dan Wakil Presiden, melainkan seberapa kuat keduanya menjaga konstitusi dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik pribadi maupun kelompok.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Pasang Surut Dua Pusat Kekuasaan Di Indonesia : Dua Jabatan, Dua Kepentingan Politik
Penulis
Maindarto Sukowati
Sumber
https://suarberita.com/article/pasang-surut-dua-pusat-kekuasaan-di-indonesia-dua-jabatan-dua-kepentingan-politik

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!