SUARBERITA.COM - Eksekusi Hotel Sultan oleh Pemerintah yang terjadi pada (18/06/2026) tidak hanya persoalan pengelolaan aset dan sengketa lahan. Di tengah proses pengambilalihan tersebut, muncul kelompok yang terdampak secara langsung yaitu: para tamu yang sudah lebih dulu melakukan reservasi kamar untuk beberapa hari kedepan.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyatakan telah membuka posko atau crisis center di seberang Hotel Sultan untuk tetap melayani tamu yang terlanjur melakukan pemesanan hotel. Melalui posko tersebut, para tamu akan didata dan dibantu mencari alternatif akomodasi lainnya, terutama bagi mereka yang jadwal menginapnya sudah sangat dekat. Sejumlah tamu bahkan disebut sudah diarahkan untuk berpindah ke hotel lain di kawasan Senayan, dikutip dari detiknews (18/06/2026).

Di luar langkah darurat tersebut, situasi ini muncul berbagai pertanyaan yang lebih besar mengenai perlindungan konsumen dalam masa transisi sebuah bisnis. Dari sudut pandang tamu, reservasi yang sudah dibayar sering kali dibuat jauh hari untuk kebutuhan acara, perjalanan kerja, atau agenda keluarga. Ketika perubahan terjadi secara mendadak, tidak semua orang punya waktu maupun biaya tambahan untuk mencari pengganti secara mendadak.

Di sisi lain, pemerintah melalui pengelola baru juga menegaskan bahwa transaksi pemesanan dilakukan antara konsumen dengan pengelola sebelumnya sehingga tidak ada hubungan kontraktual langsung yang membuat mereka wajib memberikan ganti rugi. Karena itu, pendekatan yang diambil lebih berupa fasilitas dan pendataan daripada kompensasi.