Suar Berita
News

Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Masih Berhak Dapat Pensiun, Rumah hingga Kendaraan Negara?

Chaterina R12 November 202619.00 WIB
Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Masih Berhak Dapat Pensiun, Rumah hingga Kendaraan Negara?

SUARBERITA.COM -Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan hanya menyangkut pergantian orang nomor dua di pemerintahan. Ada konsekuensi lain yang ikut menjadi perhatian, yakni nasib fasilitas negara, tunjangan, hingga hak keuangan yang selama ini melekat pada jabatan tersebut.

Selama menjabat sebagai wakil presiden, Gibran mendapat sejumlah fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari negara. Fasilitas itu mencakup tempat tinggal dinas, kendaraan beserta pengemudi, biaya rumah tangga, hingga pembiayaan kesehatan.

Namun, berakhirnya masa jabatan tidak serta-merta membuat seluruh hak yang berkaitan dengan jabatan tersebut hilang. Sebab, Indonesia memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur hak keuangan dan administratif bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5, undang-undang tersebut mengatur bahwa presiden dan wakil presiden mendapatkan tempat kediaman jabatan negara beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan dengan pengemudinya selama keduanya menjalankan tugas pemerintahan.

Ketentuan berbeda berlaku ketika seseorang sudah tidak lagi menjabat. Pasal 6 menyebut presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiunan.

Besaran pension pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Artinya, apabila pengunduran diri Gibran nantinya diproses dan menghasilkan pemberhentian dengan hormat, terdapat dasar hukum yang mengatur hak pensiunannya sebagai mantan wakil presiden.

Ketentuan ini menjadi penting karena tidak semua orang yang meninggalkan jabatan otomatis memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak pensiun tersebut. Status pemberhentian dengan hormat menjadi salah satu unsur yang secara jelas disebutkan dalam undang-undang.

Selain pensiun, Pasal 7 juga mengatur sejumlah hak lain bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. Di antaranya tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat tersebut beserta keluarganya.

Dengan demikian, berakhirnya jabatan tidak selalu berarti seluruh dukungan pembiayaan negara langsung dihentikan.

Rumah dan Kendaraan Negara Masih Disediakan

Hal yang juga menarik perhatian terdapat dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Artinya, fasilitas tempat tinggal dan kendaraan tidak hanya menjadi hak ketika seseorang masih menduduki kursi kepresidenan atau wakil presiden. Undang-undang juga mengatur penyediaan fasilitas tersebut setelah masa jabatan berakhir, sepanjang persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.

Pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden turut memiliki aturan khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Aturan ini menunjukkan bahwa fasilitas bagi mantan pejabat negara tersebut bukan sekadar kebijakan yang diberikan berdasarkan pertimbangan pribadi pemerintah. Ada dasar regulasi yang menjadi acuan penyediaannya.

Bagaimana dengan Staf dan Biaya Kesehatan?

Hak administratif lainnya juga diatur dalam undang-undang yang sama. Pasal 11 menyebutkan mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.

Sementar itu, pembiayaan kesehatan tidak hanya mencakup mantan pejabat yang bersangkutan. Pasal 7 secara khusus memasukkan keluarganya sebagai pihak yang biaya perawatannya ditanggung negara.

Pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta perawatan kesehatan tersebut memiliki ketentuan waktu tersendiri. Berdasarkan Pasal 9, hak-hak itu dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara fasilitas yang melekat selama seseorang masih menjabat dan hak administratif yang dapat diterima setelah resmi menjadi mantan wakil presiden.

Pengunduran Diri Gibran Masih Harus Diproses

Dalam perkembangan Kamis (12/11/2026), Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan lembaganya akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, pembahasan mengenai fasilitas dan tunjangan mantan wakil presiden perlu ditempatkan secara hatu-hati. Penyerahan surat pengunduran diri merupakan satu tahapan, sedangkan kepastian status pemberhentian dan konsekuensi administratifnya perlu mengkuti proses yang berlaku.

Bagi Gibran, ketentuan mengenai hak mantan wakil presiden dapat menjadi relevan apabila proses pengunduran dirinya telah menghasilkan pemberhentian dengan hormat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa banyak fasilitas yang masih bisa diterima setelah meninggalkan jabatan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana negara menerapkan aturan yang sama secara transparan, termasuk memastikan setiap hak yang diberikan kepada mantan pejabat publik memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Masih Berhak Dapat Pensiun, Rumah hingga Kendaraan Negara?
Penulis
Chaterina R
Sumber
https://suarberita.com/article/mundur-dari-kursi-wapres-gibran-masih-berhak-dapat-pensiun-rumah-hingga-kendaraan-negara

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!