Suar Berita
News

Mundur atau Dimakzulkan, Hak Pensiun Gibran Bisa Tetap Berlaku: Ada Celah Penting dalam UU Nomor 7 Tahun 1978

Angelina Iskandar Saputri12 November 202612.44 WIB
Mundur atau Dimakzulkan, Hak Pensiun Gibran Bisa Tetap Berlaku: Ada Celah Penting dalam UU Nomor 7 Tahun 1978

SUARBERITA.COM - Di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pilihan antara mengundurkan diri dan menghadapi pemakzulan membawa konsekuensi yang tidak hanya menyangkut kelanjutan jabatan, tetapi juga hak keuangan setelah meninggalkan pemerintahan. Ada satu ketentuan yang jarang menjadi perhatian publik: seorang Wakil Presiden yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan ternyata tidak otomatis kehilangan hak pensiunnya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) memberikan hak pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Namun, bagian paling menentukan justru terdapat dalam penjelasan Pasal 6. Undang-undang tersebut menyatakan, "Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat."

Ketentuan ini membantah anggapan bahwa pengunduran diri merupakan satu-satunya jalan untuk mempertahankan hak pensiun. Bahkan, masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun. Artinya, hak tersebut tidak dihitung secara proporsional berdasarkan berapa lama seseorang menduduki jabatan Wakil Presiden.

Hak yang diberikan juga tidak berhenti pada pensiun. Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga berupa air, listrik, dan telepon, serta perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya. Pasal 8 mengatur rumah kediaman yang layak dan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Seluruh pembiayaan yang diatur dalam undang-undang ini dibebankan kepada APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19.

Sementara itu, proses politik terhadap Gibran masih harus mengikuti mekanisme konstitusional. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan pemakzulan.

Dengan demikian, persoalan sebenarnya bukan apakah Gibran lebih cerdas memilih mundur daripada dimakzulkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa seorang pejabat yang mengakhiri masa jabatannya tetap berpotensi memperoleh pensiun penuh dan berbagai fasilitas yang dibiayai negara, bahkan ketika masa pengabdiannya belum mencapai lima tahun.

Jabatan publik bukan instrumen untuk mengamankan keuntungan pribadi. Ketika hak pensiun dan fasilitas mantan pejabat dibebankan kepada APBN, masyarakat berhak mempertanyakan dasar, batas, dan kelayakan pemberiannya.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Mundur atau Dimakzulkan, Hak Pensiun Gibran Bisa Tetap Berlaku: Ada Celah Penting dalam UU Nomor 7 Tahun 1978
Penulis
Angelina Iskandar Saputri
Sumber
https://suarberita.com/article/mundur-atau-dimakzulkan-hak-pensiun-gibran-bisa-tetap-berlaku-ada-celah-penting-dalam-uu-nomor-7-tahun-1978

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!