SUARBERITA.COM - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan mulai menjalankan platform tata kelola ekspor sumber daya alam pada 1 September 2026. Pada tahap awal, sistem ini mencakup batu bara, kelapa sawit atau CPO, dan ferroalloy.
Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly mengatakan sistem tersebut telah memasuki tahap pengujian. Layanan kemudian akan dikembangkan melalui portal eksportir yang ditargetkan diuji coba pada pertengahan Oktober.
"Pada 1 September kita bisa meluncurkan platform. Jadi sebenarnya bisa dikatakan DSI sudah operasional. Kemudian akan diperkuat dengan exporter portal," ujar Sinthya saat peluncuran DSI di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8), dikutip dari CNN Indonesia
Untuk sementara, DSI akan bertindak sebagai perantara dalam transaksi ekspor. Artinya, kegiatan perdagangan yang sudah berlangsung antara penjual dan pembeli tetap dapat dilanjutkan, termasuk kontrak dan negosiasi hingga awal 2027.
"Buyer dan seller akan tetap bisa menjalankan kontraknya dan tetap bisa melanjutkan negosiasi sampai 1 Januari 2027," ujarnya.
Penerapan skema tersebut akan berlangsung sampai akhir 2026 sebelum dievaluasi bersama kementerian terkait pada Januari 2027. Setelah evaluasi, pemerintah akan menentukan bentuk pelaksanaan DSI selanjutnya.
Sinthya juga menyebut cakupan komoditas berpotensi diperluas. Namun, langkah itu akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan kondisi pasar.
"Untuk tiga komoditas ini, pertanyaannya apakah ke depan akan diperluas? Itu mungkin. Karena tujuan utama pemerintah adalah bagaimana sumber daya Republik Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Sinthya.
DSI menegaskan keberadaannya bukan untuk mengambil alih tugas kementerian atau lembaga yang selama ini menangani ekspor. Perusahaan akan berfokus pada peningkatan transparansi serta visibilitas transaksi.
"DSI ini bukan kerjanya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini yang harus kita bawahi," ujar CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Sementara kewenangan perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian dan lembaga pemerintah yang berwenang.