SUARBERITA.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 2 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang melibatkan seluruh fraksi MPR, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR pada Jumat (13/11/2026).
Rapat gabungan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas penerimaan surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, terdapat empat agenda penting yang disepakati untuk mempersiapkan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa agenda pertama adalah menetapkan pelaksanaan rapat paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Sidang tersebut akan berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, dengan agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa sidang paripurna MPR akan digelar tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan." Ucap Muzani saat konferensi pers.
Penetapan tanggal tersebut menjadi tahapan penting setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. MPR kini mulai mempersiapkan proses pemilihan agar kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat segera diisi melalui mekanisme konstitusional.
Agenda kedua, rapat gabungan memutuskan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada MPR untuk menjalani proses verifikasi sebelum memasuki tahapan pemilihan.
Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Selanjutnya, agenda ketiga berkaitan dengan pembentukan tim verifikasi calon Wakil Presiden. Rapat gabungan menyepakati jumlah anggota tim tersebut sebanyak 36 orang dengan ketua berasal dari unsur pimpinan MPR.
Tim verifikasi nantinya bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan kedua kandidat memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum proses pemilihan dilakukan dalam sidang paripurna.
Sementara itu, agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh tiga Wakil Ketua MPR dengan anggota yang berasal dari seluruh unsur fraksi MPR dan kelompok DPD.
Pembentukan tim ad hoc dimaksudkan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan kelembagaan dan administrasi yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Dengan adanya dua tim tersebut, MPR membagi persiapan ke dalam dua fungsi, yakni pemeriksaan persyaratan kandidat serta penyiapan proses dan ketentuan pelaksanaan pemilihan.
Keempat keputusan tersebut menjadi hasil utama rapat gabungan yang digelar setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, MPR akan menindaklanjuti keputusan tersebut melalui pengiriman surat kepada Presiden dan pembentukan tim yang telah disepakati.
Dengan jadwal sidang paripurna yang telah ditetapkan pada 2 Desember mendatang, perhatian berikutnya tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo Subianto.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sementara keputusan mengenai siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran berada di tangan MPR melalui sidang pemilihan.
Artinya, proses pergantian Wakil Presiden kini telah memasuki tahapan kelembagaan yang lebih konkret. Masyarakat selanjutnya menunggu nama-nama yang akan diajukan Presiden serta hasil verifikasi sebelum MPR menentukan Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan.

