Suar Berita
News

MPR Bahas Pengunduran Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Ini Pertimbangannya

M Rayhan Wildani K16 November 202612.33 WIB
MPR Bahas Pengunduran Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Ini Pertimbangannya

SUARBERITA.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berencana menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 dengan mengadakan rapat gabungan hari ini. Rencana tersebut dibahas setelah muncul sejumlah pertimbangan terkait agenda anggota DPR dan DPD serta persiapan tahapan pemilihan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa perubahan jadwal tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026).

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh, 9 (Desember)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Salah satu pertimbangannya adalah benturan agenda kegiatan anggota DPR dan DPD, termasuk kegiatan komisi serta kunjungan kerja. Selain itu, persiapan verifikasi terhadap calon Wapres juga menjadi perhatian agar seluruh persyaratan dapat diperiksa sebelum pemilihan berlangsung.

Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Dalam rapat tersebut, MPR juga menyepakati pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Menurut UUD 1945?

Pengisian jabatan Wapres yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat. Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat dalam waktu 60 hari. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, kewenangan untuk mengajukan kandidat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan keputusan memilih satu Wapres pengganti menjadi kewenangan MPR.

Mekanisme tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Setelah nama calon diterima, tim verifikasi MPR bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan kedua kandidat. Proses ini menjadi bagian penting sebelum nama-nama tersebut dibawa ke sidang paripurna.

Dalam sidang paripurna, MPR kemudian memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wapres terpilih. Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Dua Tim MPR Mulai Siapkan Tahapan Pemilihan

Selain menentukan jadwal sidang, MPR juga telah membentuk dua tim untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wapres. Kedua tim tersebut masing-masing beranggotakan 36 orang, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.

Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan serta kebenaran persyaratan dua calon yang nantinya diajukan Presiden. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan kandidat yang dibawa ke sidang paripurna telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, tim ad hoc bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR yang berkaitan dengan proses pemilihan. Dengan adanya tim tersebut, MPR tidak hanya mempersiapkan agenda sidang, tetapi juga perangkat administrasi dan keputusan yang diperlukan dalam proses pergantian Wapres.

Tahapan berikutnya akan bergantung pada pengajuan dua nama oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah nama diterima dan melalui proses verifikasi, MPR akan membawa pemilihan tersebut ke sidang paripurna.

Dengan demikian, perhatian dalam proses ini tidak hanya tertuju pada perubahan tanggal pemilihan, tetapi juga kesiapan MPR menjalankan seluruh tahapan hingga satu nama ditetapkan sebagai Wapres pengganti.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
MPR Bahas Pengunduran Pemilihan Wapres ke 9 Desember, Ini Pertimbangannya
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/mpr-bahas-pengunduran-pemilihan-wapres-ke-9-desember-ini-pertimbangannya

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!