SUARBERITA.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia telah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.
Perlinsos Digital dikembangkan pemerintah untuk memperbaiki pendataan masyarakat miskin dan rentan sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
"Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak," ujarnya saat peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10), dilansir dari ANTARA
Saifullah atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan sejumlah basis data untuk memperkuat akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut meliputi data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.
Integrasi data tersebut diharapkan membantu pemerintah menetapkan penerima bantuan secara lebih tepat sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat tidak hanya menjadi penerima data, tetapi juga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.
Pemerintah juga membuka skema Agen Perlinsos untuk membantu warga yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital. Agen tersebut dapat berasal dari ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.
"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," ujarnya.
Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk membantu proses verifikasi identitas penerima bantuan.
"Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," ujarnya.
Digitalisasi penyaluran bansos itu sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah kemudian memperluas penerapannya secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bantuan sosial berbasis data digital tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027.