SUARBERITA.COM - Pergantian pemimpin tidak selalu berarti perubahan arah politik. Penunjukan Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru Israel pada Minggu (8/11/2026) memang menjadi pukulan politik bagi Benjamin Netanyahu. Namun, bagi masyarakat Palestina yang masih menghadapi perang, pendudukan, dan ekspansi permukiman, perubahan kepemimpinan di Yerusalem belum tentu membawa perubahan yang mereka harapkan.
Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot, pemimpin Partai Yashar sekaligus mantan kepala militer Israel, untuk membentuk pemerintahan setelah pemilihan parlemen yang tidak menghasilkan mayoritas yang jelas. Eisenkot memperoleh waktu 28 hari untuk membangun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.
Keputusan tersebut menandai perubahan penting dalam persaingan politik domestik Israel. Netanyahu, yang selama bertahun-tahun mendominasi pemerintahan, kehilangan mayoritas parlementernya. Namun, Eisenkot juga belum memiliki dukungan yang cukup untuk memastikan dirinya menjadi perdana menteri berikutnya.
Dalam pidato setelah menerima mandat, Eisenkot menyatakan bahwa mayoritas anggota parlemen menginginkan perubahan kepemimpinan. Ia berjanji menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan publik dan mewakili seluruh kelompok masyarakat.
"Saya berniat menghadapi situasi ini dengan kesabaran, kerendahan hati, ketenangan, dan komitmen mendalam terhadap Israel yang Yahudi, setara, liberal, dan aman," kata Eisenkot sebagaimana dikutip Associated Press.
Pernyataan tersebut menawarkan harapan perubahan politik. Namun, persoalan sebenarnya terletak pada bagaimana janji itu diterjemahkan menjadi kebijakan. Negosiasi koalisi memperlihatkan bahwa Eisenkot harus berhadapan dengan kepentingan partai-partai yang memiliki pandangan berbeda mengenai militer, agama, identitas nasional, dan hubungan dengan masyarakat Arab Israel.
Partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu terbentuknya pemerintahan baru. Namun, dukungan mereka menghadapi penolakan dari sejumlah mitra politik Eisenkot. Partai Yisrael Beytenu, misalnya, telah menyatakan tidak bersedia bergabung dengan koalisi yang melibatkan partai-partai Arab.
Situasi ini memperlihatkan kontradiksi dalam wacana persatuan politik Israel. Pemerintahan baru membutuhkan dukungan kelompok yang selama ini berada di luar pusat kekuasaan, tetapi keterlibatan mereka justru berpotensi menjadi penghambat negosiasi koalisi.
Lebih penting lagi, perubahan di dalam pemerintahan Israel belum tentu mengubah kebijakan terhadap Palestina. Associated Press mencatat bahwa dukungan Joint List terhadap Eisenkot dari luar koalisi tidak serta-merta menjamin berakhirnya perang Israel atau penghentian ekspansi permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memberikan gambaran mengenai kemungkinan kesinambungan kebijakan tersebut. Ketika dimintai tanggapan mengenai peluang Eisenkot menggantikan Netanyahu, Trump menyebut keduanya memiliki pandangan yang sangat mirip. Penilaian tersebut tentu bukan bukti bahwa kebijakan pemerintahan baru akan identik, tetapi memperlihatkan bahwa pergantian figur belum tentu menghasilkan perubahan mendasar.
Sementara itu, konflik di Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran tetap menjadi persoalan yang harus dihadapi pemerintahan berikutnya. Bagi Palestina, terutama masyarakat Gaza yang masih menanggung dampak perang, perdebatan mengenai siapa yang memimpin Israel tidak otomatis menjawab persoalan keselamatan warga sipil, akses kemanusiaan, masa depan wilayah, dan hak politik mereka.
Karena itu, keberhasilan Eisenkot tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuannya mengakhiri dominasi politik Netanyahu. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah pemerintahan baru bersedia mengevaluasi kebijakan perang, menghentikan perluasan permukiman, serta memberikan ruang bagi penyelesaian politik yang adil bagi Palestina.
Israel mungkin sedang bersiap mengganti pemimpinnya, tetapi dunia masih menunggu apakah negara itu juga bersedia mengubah kebijakannya. Tanpa perubahan tersebut, pergantian pemerintahan berisiko hanya menjadi pergantian penguasa tanpa perubahan berarti bagi masyarakat yang terus menanggung dampak konflik.

