SUARBERITA.COM - Polemik hukum mengenai keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menengah milik Gibran Rakabuming Raka akhirnya mencapai babak baru setelah majelis hakim pada peradilan tata usaha negara tersebut menjatuhkan putusan resmi pada Kamis.
Persidangan sengketa administrasi negara yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, menghasilkan ketetapan hukum yang menghentikan seluruh proses pemeriksaan perkara. Melalui putusan tersebut, jajaran hakim secara resmi menyatakan bahwa gugatan yang mempersoalkan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas milik Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diteruskan ke tahap pembuktian berikutnya.
Perkara yang terdaftar dalam register kepaniteraan dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT ini sebelumnya diajukan oleh seorang warga bernama Mercy Sihombing selaku pihak penggugat. Dalam berkas permohonannya, penggugat menggugat keabsahan administrasi dari dokumen penyetaraan riwayat pendidikan tingkat menengah atas yang dimiliki Gibran. Namun, setelah mencermati jalannya persidangan serta kelengkapan syarat formil gugatan, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan tersebut dinyatakan gugur secara hukum.
Amar ketetapan itu dibacakan secara terbuka oleh pimpinan sidang di hadapan para pihak yang hadir dalam ruang sidang utama. Selain menggugurkan pokok gugatan, majelis hakim turut membebankan kewajiban pelunasan ongkos administrasi persidangan kepada pihak yang mengajukan perkara tersebut.
"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim di ruang sidang Kamis (12/11/2026).
Dengan dibacakannya amar putusan oleh pimpinan sidang tersebut, seluruh rangkaian pemeriksaan atas sengketa tata usaha negara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dinyatakan berakhir pada tingkat pertama. Gugurnya gugatan berarti objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas Gibran tidak lagi diperiksa lebih jauh mengenai substansi maupun pokok perkaranya oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Secara prosedural dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan yang menyatakan gugatan penggugat gugur memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap kelanjutan perkara. Pihak penggugat yakni Mercy Sihombing wajib memenuhi amar penghukuman pembayaran biaya administrasi persidangan sejumlah Rp457.000 sesuai ketentuan berlaku. Sementara itu, status administratif surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah milik Gibran Rakabuming Raka tetap sah berlaku sepanjang tidak terdapat penetapan pembatalan lain dari instansi berwenang maupun lembaga peradilan resmi.
Putusan ini menutup upaya gugatan hukum penggugat di tingkat pertama sekaligus menegaskan berakhirnya sengketa administrasi dokumen pendidikan tersebut di pengadilan.

