Suar Berita
News

Mahfud Soroti Hitungan 14 Hari Kerja, Jadwal Pelantikan Wapres 9 Desember Dipertanyakan

Chaterina R20 November 202614.25 WIB
Mahfud Soroti Hitungan 14 Hari Kerja, Jadwal Pelantikan Wapres 9 Desember Dipertanyakan
Tangkapan Layar YouTube Pribadi MahfudMD

SUARBERITA.COM -Rencana pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 mendapat catatan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Ia mengingatkan adanya persoalan hukum yang berpotensi berkembang menjadi masalah politik baru apabila jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak memperhitungkan ketentuan tenggat pengajuan calon.

Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun X pribadinya, @mohamahfudmd, Jumat (20/11/2026). Dalam unggahan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI itu, Mahfud menyoroti penghitungan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Menurut Mahfud, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan kembali.

“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.

Pokok persoalan yang disorot Mahfud bukan semata-mata mengenai penentuan tanggal pelantikan. Ia melihat adanya ketentuan waktu yang perlu diselaraskan antara Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Tata Tertib MPR.

Mahfud menjelaskan, ketentuan pengajuan calon wakil presiden mengharuskan Presiden menyampaikan dua nama kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena penghitungan hari kerja tidak selalu menghasilkan tanggal yang sama dengan penghitungan hari kalender. Akibatnya, jadwal sidang yang telah ditentukan perlu dicermati kembali berdasarkan kapan Presiden secara resmi menyerahkan dua nama calon kepada pimpinan MPR.

Mahfud menilai ketentuan itu tidak cukup dipahami hanya dengan melihat jarak tanggal antara penyerahan nama dan pelaksanaan sidang. Ada prosedur yang harus dipenuhi agar proses pemilihan wakil presiden berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Dalam unggahan yang sama, Mahfud memberikan contoh penghitungan apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026. Menurut perhitungannya, sidang MPR sebaiknya digeser menjadi 10 Desember 2026. Apabila penyerahan baru dilakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC), penghitungan 14 hari kerja juga harus dimulai berdasarkan tanggal penyerahan tersebut.

Ia mengusulkan agar jadwal persidangan tidak dipaksakan mengikuti tanggal yang sudah ditetapkan apabila persyaratan waktu belum terpenuhi. Baginya, penyesuaian jadwal diperlukan untuk memastikan tidak ada ketentuan yang diabaikan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Namun, persoalan tersebut juga memiliki batas waktu konstitusional. Mahfud mengingatkan bahwa penghitungan 14 hari kerja tetap harus berada dalam rentang 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.

Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden. Adapun ayat berikutnya mengatur kewajiban Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Di sisi lain, MPR sebelumnya telah menetapkan 9 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih. Keputusan tersebut diumumkan ketua MPR Ahmad Muzani setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Senin (16/11/2026).

Dalam keterangan resmi di laman MPR, perubahan jadwal dari 2 Desember menjadi 9 Desember dilakukan setelah Presiden Prabowo meminta tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon wakil presiden. MPR juga menjelaskan bahwa Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.

Perkembangan berikutnya, dalam rapat perdana Panitia Ad Hoc pada Kamis (19/11/2026), Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa Presiden diperkirakan menyerahkan dua nama calon pada 25 November 2026. Informasi tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan yang sedang dilakukan MPR.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pergantian wakil presiden, yakni kesiapan pengajuan calon oleh Presiden dan pemenuhan tenggat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Catatan Mahfud menjadi salah satu pandangan hukum yang meminta agar kedua hal tersebut diperhitungkan secara cermat.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan penghitungan waktu mungkin terlihat sederhana. Namun, ia tidak ingin perbedaan penafsiran terhadap aturan justru menjadi sumber polemik baru setelah proses pemilihan dan pelantikan berlangsung.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tulis Mahfud dalam unggahannya.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengisian jabatan publik tidak hanya berkaitan dengan penentuan sosok yang akan menduduki posisi tertentu. Prosedur, tenggat, dan kesesuaian dengan aturan konstitusi juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi agar proses pergantian jabatan memiliki landasan hukum yang jelas.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Mahfud Soroti Hitungan 14 Hari Kerja, Jadwal Pelantikan Wapres 9 Desember Dipertanyakan
Penulis
Chaterina R
Sumber
https://suarberita.com/article/mahfud-soroti-hitungan-14-hari-kerja-jadwal-pelantikan-wapres-9-desember-dipertanyakan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!