SUARBERITA.COM - Arah politik pengisian kursi Wakil Presiden RI mulai menunjukkan perkembangan. Setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya, Partai Gerindra kini semakin menguat sebagai partai yang berpeluang mengusulkan figur pengganti.
Sinyal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi tidak mengajukan kader masing-masing untuk mengisi posisi wakil presiden. Sebaliknya, dukungan mulai diarahkan kepada calon dari Partai Gerindra.
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," ujar Zulhas dalam keterangan video yang beredar pada Minggu (15/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pembahasan pengganti Gibran. Sebab, sebelumnya muncul sejumlah nama dari berbagai partai politik yang dinilai memiliki peluang untuk mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan tersebut.
Kini, arah pembicaraan justru mulai mengerucut. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya tidak ingin menjadikan pengisian kursi wakil presiden sebagai ruang persaingan antarkader partai.
Zulhas juga memastikan PAN tidak akan mengajukan kader internalnya. Sikap tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi untuk membahas kekosongan jabatan wakil presiden di Istana Bogor.
Dalam pembicaraan tersebut, partai-partai pengusung diberikan waktu sekitar satu minggu untuk melakukan pembahasan internal. Partai yang dimaksud meliputi Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat.
Menurut Zulhas, partai pengusung nantinya akan menyampaikan satu nama, sementara Presiden juga menyiapkan satu nama untuk dibawa ke MPR sesuai pembahasan yang disampaikan kepada para ketua umum.
Meski demikian, belum ada sosok yang secara resmi ditetapkan sebagai calon pengganti Gibran. Zulhas meminta publik menunggu hasil pembahasan tersebut dan memperkirakan nama calon wakil presiden baru akan diketahui dalam waktu satu minggu.
Gerindra Mendapat Ruang Politik Lebih Besar
Menguatnya arah dukungan kepada Gerindra tidak bisa dilepaskan dari posisi partai tersebut dalam pemerintahan Prabowo. Sebagai partai yang dipimpin langsung oleh Presiden, Gerindra kini memperoleh ruang politik lebih besar dalam pembicaraan mengenai figur yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan 2029.
Di sisi lain, keputusan partai-partai koalisi untuk tidak mengajukan kader masing-masing dapat dibaca sebagai upaya menjaga konsolidasi politik. Dengan tidak munculnya banyak usulan dari internal partai, potensi persaingan antarkekuatan koalisi dalam memperebutkan kursi wakil presiden dapat ditekan.
Namun, dukungan terhadap Gerindra belum otomatis berarti partai tersebut telah menentukan siapa kader yang akan diusulkan. Nama dan keputusan akhir masih menjadi bagian dari pembahasan politik yang sedang berlangsung.
Keputusan Akhir Tetap Melalui Prabowo dan MPR
Di tengah menguatnya dukungan politik kepada Gerindra, proses pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, kesepakatan partai politik menjadi bagian dari dinamika dan komunikasi politik, sementara pengajuan dua calon kepada MPR berada dalam kewenangan Presiden. MPR kemudian memilih salah satu dari dua nama tersebut.
Gibran sendiri diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan terbaru ini memperlihatkan bahwa pembahasan pengganti Gibran mulai memasuki tahap yang lebih terarah. Gerindra mendapat dukungan politik dari mayoritas ketua umum partai koalisi, tetapi publik masih harus menunggu satu hal penting: siapa figur yang akhirnya dipilih Prabowo untuk mengisi kursi Wakil Presiden RI.

