SUARBERITA.COM - Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia bukanlah jabatan yang bisa didapatkan dengan mudah. Ada proses politik panjang, kontestasi nasional, dukungan partai, hingga jutaan suara pemilih yang mengantarkan seseorang mendudukinya. Namun, pada 2026, publik justru menyaksikan sebuah ironi: Gibran Rakabuming Raka memilih melepaskan kursi yang pernah diperebutkan melalui pertarungan politik nasional.
Keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden menjadi babak baru dalam dinamika politik pemerintahan. Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prabowo pun telah menyampaikan pernyataan terbuka. Ia mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Bahkan, Presiden menyebut keputusan Gibran sebagai sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan kenegarawanan.
Namun, di balik pernyataan tersebut, ada pertanyaan yang menarik untuk dicermati: mengapa kursi yang begitu tinggi nilai politiknya justru akhirnya dilepaskan?
Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping kepala negara. Wapres memiliki kedudukan konstitusional, menjalankan tugas yang diberikan Presiden, serta memiliki peran penting dalam keberlangsungan pemerintahan. Posisi itu juga menjadi bagian dari mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan umum.
Karena itu, istilah "kursi mahal" menjadi sentilan yang relevan untuk menggambarkan nilai politik jabatan tersebut. Mahal bukan dalam arti harga transaksi, melainkan besarnya proses, kekuatan politik, dan kepercayaan publik yang dibutuhkan untuk mendudukinya.
Dalam perjalanan Gibran sebagai Wapres, polemik dokumen pendidikan menjadi salah satu persoalan yang terus berkembang. Persoalan tersebut bahkan masuk ke ranah politik parlemen setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Situasi itu memperlihatkan bahwa jabatan tinggi tidak terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban. Ketika persoalan administratif dan konstitusional menjadi perhatian publik, posisi politik seseorang juga ikut berada dalam sorotan.
Kini, setelah surat pengunduran diri diterima, perhatian beralih pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. MPR harus menjalankan tahapan konstitusional untuk memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.
Pada akhirnya, kursi Wapres mungkin tetap menjadi salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan. Namun, peristiwa ini memperlihatkan bahwa menduduki sebuah jabatan dan mempertahankannya merupakan dua persoalan yang berbeda.
Kursinya boleh mahal secara politik, tetapi tanggung jawab yang melekat padanya tidak bisa ditawar.

