SUARBERITA.COM - Perkara seorang perempuan yang menguji ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berhenti di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan karena pokok tuntutannya dinyatakan keliru, melainkan karena permohonannya dinilai kabur setelah perubahan aturan pidana. Putusan ini menyisakan persoalan lebih luas: seberapa mudah korban mengakses keadilan ketika aturan yang hendak diuji berubah di tengah proses hukum?
Pemohon, Nike Friscilia Santika, merupakan mantan istri anggota TNI yang dinyatakan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara tujuh bulan. Dalam permohonannya, Nike mempersoalkan ancaman pidana untuk kekerasan suami dan istri yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi aktivitas sehari-hari. Ia menilai ancaman maksimal empat bulan penjara terlalu ringan dibanding dampak yang dapat dialami korban.
Pada 12 November 2026, MK menyatakan permohonan Nomor 376/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Mahkamah tidak menilai apakah ancaman pidana dalam pasal yang diuji sebanding dengan dampak KDRT. Dalam pertimbangannya, MK menyebut permohonan “tidak jelas atau kabur (obscuur)” karena pemohon tetap merujuk Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT tanpa menyesuaikan objek pengujian dengan perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Perubahan itu menyentuh ketentuan denda. Ancaman denda yang sebelumnya ditulis Rp5 juta dan Rp3 juta disesuaikan menjadi denda paling banyak kategori II. Karena perubahan tersebut, MK menilai norma yang dimohonkan tidak lagi berdiri dalam rumusan lama sebagaimana dicantumkan pemohon. Artinya, putusan ini bukan pembenaran atas ringannya ancaman pidana KDRT, tetapi juga bukan kemenangan bagi tuntutan korban. Pokok persoalan hukumnya belum diperiksa.
Di sinilah persoalan akses keadilan perlu mendapat perhatian. Perubahan undang-undang dapat mengubah objek pengujian, istilah, bahkan konstruksi petitum. Bagi warga tanpa dukungan hukum memadai, mengikuti perubahan teknis semacam itu bukan perkara sederhana. Ketika permohonan kandas karena rumusan objek tidak mengikuti perubahan aturan, beban prosedural berisiko menutup ruang pembahasan atas persoalan substantif yang ingin diuji.
Namun, ketepatan objek perkara bukan formalitas yang bisa diabaikan. MK hanya dapat menguji norma yang jelas dan masih berlaku dalam rumusan tepat. Karena itu, perkara ini juga menjadi peringatan bagi pendamping hukum agar memeriksa perubahan regulasi sebelum mengajukan atau memperbaiki permohonan. Negara perlu memastikan akses bantuan hukum dan informasi hukum memadai agar hak menguji undang-undang tidak hanya efektif bagi mereka yang mampu mengikuti kompleksitas prosedur.
KDRT tidak berhenti menjadi persoalan ketika putusan dijatuhkan atau gugatan konstitusional tidak diterima. Yang perlu dijawab adalah apakah hukum memberi perlindungan sepadan dengan risiko dan dampak kekerasan di ruang domestik. Putusan MK kali ini tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ketika perkara berhenti pada persoalan teknis, negara tetap berkewajiban memastikan korban tidak berhenti mencari perlindungan dan keamanan.

