SUARBERITA.COM - Langkah tegas dari parlemen dalam mengawasi penegakan hukum kini kembali diuji saat kasus penyadapan ilegal mengguncang stabilitas nasional, memicu pemanggilan pimpinan kepolisian untuk memberikan pertanggungjawaban publik secara terbuka dan transparan.
Komitmen wakil rakyat dalam menjaga marwah demokrasi serta hukum nasional diwujudkan lewat pengawasan langsung terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan instansi keamanan. Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja penting bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Fokus utama pertemuan menyasar pengusutan menyeluruh atas praktik peretasan komunikasi tak berizin terhadap Presiden beserta pejabat tinggi negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan kepastian agenda tersebut secara terbuka. "Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Penjadwalan pada hari Kamis tersebut disesuaikan dengan kalender kerja legislatif. "Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," jelasnya.
Forum pengawasan ini bakal berlangsung padat dan kolektif. Habiburokhman mengungkapkan, "Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," ungkapnya.
DPR menaruh perhatian serius mengingat skandal ini menyeret elit korps bhayangkara. Mabes Polri sebelumnya menetapkan tiga tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, lalu Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Parlemen memastikan penyidikan berjalan transparan tanpa perlakuan khusus bagi pihak tertentu.
Legislatif berikrar mengawal pembongkaran skandal intelijen ini hingga tuntas demi memulihkan kepercayaan publik. Habiburokhman menegaskan, "Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas politikus Partai Gerindra tersebut demi menjamin keadilan hukum.
Pengawasan intensif ini menjadi barometer penting fungsi kontrol DPR atas institusi penegak hukum nasional, guna memastikan sarana intelijen tidak disalahgunakan untuk merusak tatanan ketatanegaraan serta mencederai hak privasi para pejabat tinggi dan pimpinan puncak negara Republik Indonesia.
Keberhasilan rapat kerja ini amat dinantikan publik sebagai bukti ketegasan parlemen dalam menegakkan transparansi serta menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari ancaman praktik peretasan tak bertanggung jawab secara menyeluruh dan tuntas.

