SUARBERITA.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat infrastruktur digital untuk mendukung perluasan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penguatan tersebut dilakukan agar masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial, dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Digitalisasi juga diharapkan memangkas waktu, biaya, dan beban administrasi.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (14/8), dikutip dari Antara
Komdigi memperkuat konektivitas digital untuk mendukung akses masyarakat ke Portal Perlinsos. Pemerintah juga menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung integrasi data antarinstansi dalam proses verifikasi.
“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” ujar Meutya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut digitalisasi Perlinsos telah mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Biaya yang harus dikeluarkan masyarakat juga dapat ditekan.
"Sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran bisa dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Pemeriksaan yang sebelumnya mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," ujarnya
Digitalisasi Perlinsos saat ini telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi dengan lebih dari 3 juta keluarga terdaftar. Dalam implementasi nasional, sistem tersebut ditargetkan menjangkau 49 juta keluarga.
Perluasan digitalisasi diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah semakin tepat sasaran.