SUARBERITA.COM - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie pakar hukum tata negara sekaligus mantan ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KRPP) menemui Kapolri baru Sayudi Ario Seto pada 7 November 2026 malam hari. Berlangsungnya pertemuan untuk membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan naskah reformasi bagi Kepolisian Republik Indonesia sekaligus sebagai penyambung lidah dari masyarakat agar tidak terkesan aspirasi yang telah dihimpun tidak ada asumsi diabaikan.
Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam wawancara bersama Antara (07/11) “Ada beberapa yang di abaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan.” Ungkap pakar HTN tersebut.
Menariknya, dalam pertemuan tersebut Prof. Jimly tidak hanya membahas tentang naskah reformasi. Tetapi juga menyinggung tentang penegakan hukum, penguatan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung agar bila terjadi persoalan hukum lekas ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh lembaga DPR RI.
Pakar hukum tata negara tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini adalah momentum krusial untuk memperbaiki citra polisi di masyarakat dengan perbaikan yang harus didahului kerangka internal kepolisian.
Sebelumnya, naskah reformasi kepolisian telah diterima oleh Presiden RI pada 5 Mei 2026 berupa laporan lengkap berupa 10 buku yang berisi 3.000 halaman. Rentang sejak berita ini ditulis sudah terhitung 187 hari agenda reformasi belum juga selesai hal-hal teknis yang ada di dalamnya seperti: perubahan regulasi turunan Peraturan Polri & Peraturan Kepala Kepolisian masih berupa usulan, pembatasan jabatan dan penguatan Kompolnas masih dalam kerangka penyusunan.
Dengan pertemuan tersebut, harapan tentang perbaikan internal kepolisian tidak keluar dari naskah awal usulan. Sebab, institusi Kepolisian menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

