SUARBERITA.COM - Kebijakan siswa tidak lagi otomatis naik kelas yang direncanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai tahun ajaran 2027/2028 membuka pertanyaan mengenai kesiapan sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah ingin memastikan setiap siswa menguasai kompetensi sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Namun, bagaimana nasib siswa yang dinyatakan belum memenuhi standar dan apakah sekolah sudah siap menjalankannya?
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan kebijakan tersebut direncanakan berlaku pada tahun ajaran 2027/2028. Pemerintah masih menyiapkan peraturan menteri dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan.
Mu'ti menjelaskan, kenaikan kelas tidak hanya mempertimbangkan pencapaian akademik, tetapi juga perkembangan karakter, perilaku, dan akhlak siswa. Menurutnya, anak yang belum menguasai kemampuan dasar berisiko kesulitan ketika mempelajari materi yang lebih kompleks.
Secara prinsip, tujuan kebijakan ini dapat dipahami. Kenaikan kelas seharusnya tidak sekadar menjadi tanda bahwa siswa telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Namun, persoalannya bukan hanya bagaimana menentukan siswa yang layak naik kelas, melainkan bagaimana membantu mereka yang belum mencapai kemampuan tersebut.
Bukan Sekadar Mengulang Kelas
Menariknya, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen edisi revisi 2025 sebenarnya telah mengatur kemungkinan siswa tidak naik kelas. Keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan belajar, pencapaian mata pelajaran, sikap, serta hasil pembahasan para guru.
Panduan itu juga membuka kemungkinan siswa tetap naik kelas dengan pendampingan tambahan apabila belum menuntaskan tujuan pembelajaran tertentu. Jika diputuskan tidak naik kelas, sekolah perlu memikirkan intervensi untuk membantu perkembangan siswa dengan tetap memperhatikan kondisi psikologisnya.
Artinya, penguatan kebijakan pada 2027 perlu menjawab apa yang benar-benar berubah dari mekanisme sebelumnya.
Apakah siswa yang tidak naik kelas akan mendapatkan metode pembelajaran berbeda, remedial, atau pendampingan individual? Sebab, jika hanya mengulang materi dengan metode yang sama, tanpa mengetahui penyebab kesulitan belajar, apakah keputusan tersebut benar-benar memperbaiki kemampuan siswa?
Tantangan bagi Guru
Persoalan berikutnya berada pada tenaga pendidik. Penetapan kenaikan kelas nantinya melibatkan guru mata pelajaran, wali kelas, hingga bimbingan konseling (BK).
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mendukung kebijakan tersebut karena pendidikan seharusnya memastikan siswa menguasai pengetahuan dan kemampuan berpikir, bukan sekadar menyelesaikan kurikulum.
Namun, guru membutuhkan standar penilaian yang jelas. Terlebih, ketika karakter, perilaku, dan akhlak ikut menjadi pertimbangan, bagaimana memastikan penilaian tidak berubah menjadi keputusan subjektif?
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto juga mengingatkan pentingnya mekanisme yang jelas agar kebijakan tidak membingungkan guru. Evaluasi dan remedial perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran.
Solusi atau Masalah Baru?
Keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang memenuhi standar kenaikan kelas. Pemerintah juga harus memastikan anak yang tertinggal memperoleh kesempatan memperbaiki kemampuan.
Tidak semua kesulitan belajar disebabkan kurangnya kemauan siswa. Faktor ekonomi, kesehatan, kondisi keluarga, hingga keterbatasan akses pembelajaran dapat memengaruhi perkembangan mereka.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bentuk pendampingan bagi siswa yang tidak naik kelas sekaligus memastikan kesiapan guru dan sekolah menjalankan sistem penilaian tersebut.
Kenaikan kelas memang seharusnya mencerminkan perkembangan kompetensi. Namun, tanggung jawab pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada siswa untuk memenuhi standar.
Jika seorang anak dinyatakan belum layak naik kelas, negara harus memastikan ia tidak sekadar mengulang satu tahun pembelajaran, tetapi benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Tanpa pendampingan yang memadai, kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan justru berisiko melahirkan persoalan baru.

