SUARBERITA.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra membuat pemerintah meningkatkan penanganan dari berbagai lini. Bukan hanya personel pemadam yang dikerahkan, dukungan peralatan, operasi udara hingga bantuan untuk masyarakat terdampak asap juga terus ditambah.
Terbaru, Polri melalui Staf Logistik (Slog) mengirim bantuan logistik dan peralatan pemadaman untuk mendukung penanganan karhutla. Bantuan yang diberangkatkan mencakup enam set tenda peleton, 200 dus makanan tambahan Polri, berbagai perlengkapan pemadaman.
Polri juga menyiapkan total 1.500 tabung oksigen untuk sejumlah provinsi terdampak. Rinciannya 200 tabung untuk Kalimantan Barat, 250 Kalimantan Tengah, 200 Kalimantan Selatan, 200 Sumatra Selatan, 250 Riau, dan 150 Jambi.
"Untuk tahap awal, bantuan yang diberangkatkan adalah untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Sementara bantuan untuk wilayah lainnya juga terus kami siapkan dan akan dikirimkan secepatnya secara bertahap sesuai kesiapan pengangkutan dan kebutuhan di lapangan," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Langkah tersebut menunjukkan penanganan karhutla kini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mulai menyasar dampak asap terhadap masyarakat. Pengiriman ribuan tabung oksigen menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap warga yang menghadapi gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus memperbesar dukungan untuk operasi pemadaman. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus dan ke Riau pada 24 Agustus.
Dukungan peralatan juga terus bergerak. Pada 24 Agustus, tiga pesawat TNI AU membawa 500 unit mesin pompa air menuju Pontianak, Palangka Raya, dan Banjarmasin. Operasi udara juga diperkuat dengan penambahan helikopter water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah menilai respons cepat diperlukan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Presiden juga menekankan pencegahan sejak munculnya hotspot. Pemerintah diminta tidak menunggu titik panas berkembang menjadi api. Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan penanganan karhutla kini dilakukan secara berlapis, mulai dari pemadaman di lapangan, dukungan logistik, operasi udara, penanganan dampak kesehatan hingga pencegahan dan penegakan hukum.
Dengan asap yang bahkan mulai berdampak ke negara tetangga, pemerintah menghadapi tekanan untuk memastikan api benar-benar padam dan persoalan serupa tidak kembali meluas.