SUARBERITA.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah di sejumlah wilayah Indonesia. Meski jumlah titik panas secara nasional menunjukkan penurunan, kebakaran belum sepenuhnya teratasi. Kalimantan Timur masih masuk dalam wilayah yang membutuhkan perhatian, sementara Papua Selatan mencatat ratusan hektare lahan yang belum berhasil dipadamkan.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipublikasikan pada 5 November 2026, luas lahan karhutla yang masih dalam penanganan pada 2 November mencapai sekitar 1.256 hektare di enam provinsi. Kalimantan Timur tercatat memiliki 60 hektare lahan dalam penanganan, sedangkan Papua Selatan mencapai 455 hektare.
Dalam pemantauan yang lebih baru, BNPB mencatat kondisi kebakaran di Papua Selatan masih membutuhkan perhatian serius. Data hingga 7 November 2026, menunjukkan terdapat 396 titik hotspot di wilayah tersebut, dengan estimasi 362 hektare lahan masih belum padam.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa Papua Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi dalam pemantauan tersebut. Selain Papua Selatan, Kalimantan Tengah juga masih mencatat 382 hektare lahan yang belum padam.
Secara nasional, BNPB mendeteksi 2.733 titik hotspot dan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas lahan yang masih belum padam mencapai sekitar 1.430 hektare. Angka ini menurun dibandingkan pemantauan 5 November yang mencatat 5.191 hektare lahan belum padam.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan melalui siaran pers 7 November menyampaikan jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun menjadi 55 titik berdasarkan pemantauan SiPongi hingga 6 November pukul 21.00 WIB. Kementerian menegaskan penurunan hotspot tidak otomatis menjadi alasan menghentikan operasi karena kondisi di lapangan tetap harus diperiksa melalui patroli dan pengecekan langsung.
Khusus Papua Selatan, penanganan juga diperkuat melalui operasi darat dan udara. Dalam siaran pers 3 November, Kementerian Kehutanan menyebut status tanggap darurat karhutla di wilayah tersebut masih berlaku hingga 28 November 2026. Operasi modifikasi cuaca turut dilakukan untuk meningkatkan peluang hujan, tetapi langkah tersebut tidak menggantikan pemadaman langsung oleh petugas.
BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor menjelang musim hujan, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran.
Dengan demikian, penurunan angka hotspot belum berarti ancaman karhutla telah berakhir. Pemantauan dan pemadaman tetap diperlukan untuk memastikan titik api maupun bara di dalam lahan benar-benar padam.

