SUARBERITA.COM -Kasus dugaan penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang lebih serius. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri tidak hanya menangani dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga mulai menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana makar dalam rangkaian perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Di hadapan anggota dewan, Kapolri menjelaskan bahwa penyidikan kini diarahkan untuk mengungkap tujuan di balik aktivitas penyadapan, termasuk siapa yang memberikan perintah dan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.
Suyudi mengatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui permufakatan jahat untuk melakukan makar.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, illegal akses, dan/atau menghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi dalam rapat tersebut.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa dugaan makar tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana yang terbukti. Polri masih harus memastikan apakah terdapat unsur perbuatan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan. Penyelidikan itu juga membutuhkan pembuktian tersendiri, terpisah dari perkara penyadapan illegal.
Menurut Suyudi, salah satu fokus utama penyidik adalah menelusuri rantai perintah dalam kegiatan penyadapan. Pemeriksaan juga diarahkan kepada personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, termasuk mendalami tujuan serta pelaksanaan operasinya.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” kata Suyudi.
Arah penyelidikan ini menjadi penting karena perkara tersebut tidak lagi hanya menyangkut persoalan penggunaan perangkat penyadapan tanpa prosedur. Aparat juga perlu menjawab apakah perangkat dan kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru dimanfaatkan untuk tujuan lain.
Rantai Perintah dan Ribuan Sasaran
Dalam rapat yang sama, persoalan mengenai pihak yang menjadi sasaran penyadapan turut menjadi perhatian. Dugaan aktivitas tersebut tidak hanya menyentuh Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, lembaga penegak hukum, tokoh politik hingga kelompok masyarakat sipil.
Daftar yang disampaikan dalam pemaparan Kapolri mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis hingga mahasiswa.
Luasnya daftar tersebut memperlihatkan bahwa penyidik menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Pemeriksaan harus memastikan nomor-nomor yang dimasukkan ke dalam sistem, dasar permintaan penyadapan, pihak yang mengakses hasil rekaman, serta alur distribusi informasi yang diperoleh.
Dalam perkara ini, sistem penyadapan menjadi salah satu bagian penting yang harus diperiksa. Penyidik perlu mengungkap apakah setiap aktivitas memiliki dasar hukum dan administrasi yang sah atau justru dilakukan tanpa mekanisme yang semestinya.
Pertanyaan mengenai siapa yang memberikan perintah juga menjadi bagian paling krusial. Jika penyidik menemukan adanya rantai komando, maka pemeriksaan tidak cukup berhenti pada petugas yang menjalankan teknis penyadapan. Pihak yang diduga menginstruksikan, mengendalikan, maupun menerima hasil kegiatan tersebut juga harus ditelusuri berdasarkan bukti.
Penyelidikan Tidak Berhenti Pada Penyadapan
Kapolri juga menyampaikan perkembangan terhadap saksi. Sebanyak 28 saksi telah diperiksa, dengan 24 orang di antaranya merupakan personel Polri. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun rangkaian peristiwa dan menguji keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan penyadapan.
Bagi Polri, pembuktian dugaan makar tidak bisa hanya didasarkan pada fakta bahwa Presiden atau pejabat negara menjadi sasaran penyadapan. Penyidik harus menemukan hubungan antara perbuatan, tujuan, pihak yang memerintah, serta unsur pidana yang disangkakan.
Karena itu, ada dua persoalan besar yang kini harus dijawab dalam perkara ini. Pertama, siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan illegal dan pengelolaan hasil rekamannya. Kedua, apakah kegiatan tersebut memiliki tujuan yang lebih jauh hingga memenuhi unsur tindak pidana makar.
Rapat Komisi III DPR bersama Kapolri menjadi ruang bagi parlemen untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan tersebut. Namun, jawaban akhirnya tetap berada pada proses penyidikan dan pembuktian hukum.
Publik kini menunggu apakah penyidik dapat membuka secara terang rantai komando di balik kegiatan penyadapan, termasuk motif yang melatarbelakanginya. Sebab, perkara ini bukan hanya menyangkut keamanan komunikasi Presiden, melainkan juga menyangkut batas penggunaan kewenangan aparat dan perlindungan hak masyarakat dari tindakan penyadapan tanpa dasar hukum.

