SUARBERITA.COM - Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Reza Prabowo terkait kegiatan belajar di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian di media sosial.
Dalam potongan video rapat koordinasi pembelajaran yang beredar, Reza membahas pilihan untuk tetap menjalankan aktivitas sekolah di tengah kondisi kabut asap. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di sekolah.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena muncul ketika kondisi kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng tengah memburuk. Namun, konteks kebijakan pendidikan di Kalteng saat itu tidak sepenuhnya seragam karena kondisi kualitas udara berbeda di masing-masing daerah.
Hal tersebut sebelumnya juga disampaikan Reza dalam rapat koordinasi pembelajaran selama masa karhutla bersama kepala SMA, SMK dan SKh se-Kalteng melalui Zoom pada Sabtu (29/8/2026). Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa hasil tinjauan lapangan Gubernur Kalteng menunjukkan kondisi asap berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Dilansir dari website resmi Disdik Kalteng, Dinas Pendidikan Kalteng kemudian mengambil langkah menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara. Pemerintah Provinsi Kalteng menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 400.3.13.1/4747/DISDIK.SET.03/2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla.
Melalui kebijakan tersebut, satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kondisi udara sangat tidak sehat hingga berbahaya diarahkan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin (31/8/2026). Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, sementara proses pendidikan tetap berjalan.
Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring tetap mengikuti jadwal sekolah. Untuk SMK, kegiatan praktik atau mata pelajaran produktif sementara dialihkan menjadi pembelajaran teori. Sementara itu, pelaksanaan PJJ akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kondisi kabut asap.
Dengan demikian, perdebatan mengenai sekolah di tengah kabut asap akhirnya berkembang menjadi penyesuaian kebijakan. Pemerintah Provinsi Kalteng memilih menerapkan pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah, dengan kesehatan dan keselamatan peserta didik menjadi salah satu pertimbangan utama.